Penerima Bantuan Melonjak, Dewan Minta Dinsos Perbaiki Data

Harianjogja.com, KULONPROGO—Anggota Badan Anggaran DPRD Kulonprogo, Istana, meminta Pemkab memperbaiki basis data terpadu (BDT) warga miskin di Bumi Menoreh menyusul kian banyaknya masyarakat penerima bantuan pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kulonprogo, angka kemiskinan di Kulonprogo pada 2019 sebesar 17,38%, sementara jumlah penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial dari Pemerintah Pusat hingga desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 mencapai 62% dari total 148.356 kepala keluarga (KK).

Tingginya jumlah penerima bantuan sosial (bansos) ini membuat Istana kaget. Dikhawatirkan ada warga yang sebenarnya masuk kategori mampu tetapi tetap memperoleh bantuan tersebut sehingga riskan menimbulkan konflik sosial.

Untuk itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo perlu memperbaiki data. "Perbaikan sudah saatnya dilakukan supaya pemberian bantuan bisa tepat sasaran," kata Istana kepada wartawan, Minggu (28/6/2020).

Kepala Dinsos P3A Kulonprogo, Yohanes Irianta, mengatakan total penerima bansos pada masa pandemi ini sebanyak 62% dari total 148.356 KK. Bantuan itu meliputi Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial; bantuan sosial dari Pemda DIY; penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) reguler; BLT dari kabupaten dan BST yang bersumber dari dana desa.