Advertisement
Penerima Bantuan Melonjak, Dewan Minta Dinsos Perbaiki Data
Ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Anggota Badan Anggaran DPRD Kulonprogo, Istana, meminta Pemkab memperbaiki basis data terpadu (BDT) warga miskin di Bumi Menoreh menyusul kian banyaknya masyarakat penerima bantuan pada masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kulonprogo, angka kemiskinan di Kulonprogo pada 2019 sebesar 17,38%, sementara jumlah penerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial dari Pemerintah Pusat hingga desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 mencapai 62% dari total 148.356 kepala keluarga (KK).
Advertisement
Tingginya jumlah penerima bantuan sosial (bansos) ini membuat Istana kaget. Dikhawatirkan ada warga yang sebenarnya masuk kategori mampu tetapi tetap memperoleh bantuan tersebut sehingga riskan menimbulkan konflik sosial.
Untuk itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo perlu memperbaiki data. "Perbaikan sudah saatnya dilakukan supaya pemberian bantuan bisa tepat sasaran," kata Istana kepada wartawan, Minggu (28/6/2020).
BACA JUGA
Kepala Dinsos P3A Kulonprogo, Yohanes Irianta, mengatakan total penerima bansos pada masa pandemi ini sebanyak 62% dari total 148.356 KK. Bantuan itu meliputi Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial; bantuan sosial dari Pemda DIY; penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) reguler; BLT dari kabupaten dan BST yang bersumber dari dana desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Gunungkidul Buka Klinik Hewan, Layani USG dan Vaksin Gratis
- GT Purwomartani Buka hingga 22.00 WIB, Kendaraan Dialihkan ke Tol
- Pantai Kulonprogo Berbahaya, Petugas Larang Wisatawan Berenang
- 157 Ribu Wisatawan Serbu Gunungkidul, PAD Tembus Rp1,9 Miliar
- 31 Perusahaan Diadukan Terkait THR di DIY, Baru 2 yang Sudah Bayar
Advertisement
Advertisement







