Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta Minta Rencana Proyek Tol di DIY Dihentikan

Ilustrasi jalan tol. - JIBI/Nicolous Irawan
07 Agustus 2020 12:57 WIB Budi Cahyana Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta, kelompok yang terdiri dari puluhan organisasi di DIY, mendesak Pemda DIY menghentikan seluruh rencana pembangunan jalan tol di provinsi ini dan mengalihkan anggarannya untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Jaringan ini menilai proyek tol di DIY merusak lingkungan hidup.

“Kami mendesak Gubernur DIY menghentikan seluruh rencana kebijakan pembangunan Tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen, Jogja-Cilacap, dan Jogja-Kulonprogo, serta mencabut seluruh rencana kebijakan pembangunan jalan tol. Kami ingin pemerintah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19 dengan mengambil langkah-langkah tanggap darurat sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta merelokasi seluruh anggaran tidak berbasis utang dalam pembangunan jalan tol untuk penanggulangan pandemi Covid-19,” kata Yogi Zul Fadhli, Direktur LBH Jogja, yang menjadi narahubung Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta, melalui keterangan tertulis, Kamis (7/8/2020).

BACA JUGA: Sleman Siapkan 38 Hektare Pengganti Lahan Pertanian yang Terkena Jalan Tol

Dia menilai keputusan pemerintah yang beririsan dengan proyek jalan tol di minim keterlibatan publik.  Menurut dia, partisipasi hingga persetujuan dari warga dalam setiap perencanaan sampai pengundangan mutlak harus dipenuhi. Jaringan mencontohkan beberapa keluhan warga seusai mengikuti sosialisasi proyek jalan tol.

“Kisah-kisah yang muncul pada saat sosialisasi Tol Jogja-Bawen menunjukkan warga yang tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan proyek jalan tol. Tahu-tahu saja, pemerintahan datang ke desanya, melaksanakan sosialisasi dan konsultasi.

BACA JUGA: Ini 6 Lokasi Exit Tol Jogja-Solo & Jogja-Bawen, dari Purwomartani Hingga Westlake

Jaringan juga menyoroti musnahnya lahan pertanian. Jaringan mengutip pernyataan beberapa tokoh, seperti Wakil Ketua Bidang Penelitian Pengembangan dan Hubungan

Kelembagaan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Provinsi DIY, Yusticia Eka Noor Ida, yang menuturkan proyek tol banyak mengorbankan lahan produktif pertanian karena tol memerlukan lahan selebar minimal 60 meter. Sementara, semua proyek fisik berkorelasi dengan ekologi yang terdapat di sekitar kawasan pembangunan.

BACA JUGA: Jalan Tol Diprediksi Percepat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sleman

“Menurut hemat kami, hancurnya persil-persil pertanian bahkan lingkungan pada umumnya, bukan perkara sepele. Lebih-lebih lagi, di tengah masa pandemi wabah Covid-19, menguatkan kedaulatan pangan dengan optimalisasi lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sangat penting. Seementara, alih fungsi lahan produktif di DIY mencapai lebih dari 250 hektar per tahun,” ujar Yogi.

Jaringan juga menilai pemerintah tidak tepat dalam memaknai kepentingan umum dalam pembangunan. “Padahal, bila ditelaah lebih dalam lagi, jalan tol boleh jadi cuma kepentingan segilintir pihak saja. Tol hanya akan digunakan oleh kelompok kelas menengah ke atas, yang mampu membayar uang dengan banderol tertentu,” kata dia.

BACA JUGA: Demi Ekonomi Kecil, Sleman Tetap Inginkan Rest Area di Tol Solo-Jogja-Bawen

Jika tol dibangun, menurut Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta pertumbuhan ekonomi DIY justru bisa mengalami pelambatan karena orang akan terus saja lewat tol untuk sampai Solo atau Cilacap. “Kemunculan jalan tol berpeluang menimbulkan krisis ekologis dan pangan,” ujar Yogi.

Di sisi lain, proyek tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Pemda DIY dalam berbagai kesempatan menyebut, proyek tol ini akan menggairahkan perekonomian karena bakal ada exit toll di beberapa tempat yang bisa mendorong pengguna tol mengunjungi DIY. Sementara, lahan pertanian yang tergusur jalan tol akan diganti oleh lahan pertanian lain berupa lahan pertandian cadangan.