Beri Tiket 2 Petahana, Golkar Minta Program Pemerintah Tak Disusupi Kepentingan Pilkada

Partai Golkar Kota Jogja menggelar Musda X, Minggu (30/8/2020). - Harian Jogja/Sunartono
30 Agustus 2020 15:17 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-- Partai Golkar DIY memastikan telah menentukan sikap dalam perhelatan Pilkada DIY. Partai berlambang beringin itu melabuhkan dukungannya kepada dua petahana dan seorang pendatang baru.

Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman menjelaskan pihaknya sudah menentukan pilihan untuk Bantul kepada pasangan Suharsono-Totok Sudarto, Sleman kepada Sri Muslimatun-Amin Purnomo dan Gunungkidul diberikan kepada Sunaryanta-Heri Susanto. Dari ketiganya dua di antaranya merupakan petahana yaitu Suharsono yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bantul dan Sri Muslimatun wakil bupati Sleman.

Baca juga: Diajukan Nasdem, Immawan-Martanti Tegaskan Tak Mundur dari Partai yang Besarkan Namanya

"Semua [rekomendasi] sudah keluar dari DPP, baik rekomendasinya maupun lembar KPU sudah siap untuk diserahkan, targetnya sapu bersih Sleman, Bantul, dan Gunungkidul," katanya di sela-sela pelaksanaan Musda X DPD I Partai Golkar Kota Jogja, Minggu (30/8/2020).

Gandung memastikan, target sapu bersih itu akan dilakukan dengan cara yang santun dan sesuai aturan. Meski yang dicalonkannya ada dua petahana ia meminta jangan menggunakan anggaran publik atau program pemerintah untuk mendompleng kampanye pilkada.

"Jangan menggunakan program pemerintah sebab itu uang rakyat harus kembali ke rakyat. Bukan uang rakyat ditunggangi oleh kepentingan Pilkada," ucapnya.

Baca juga: Immawan-Martanti Diajukan oleh Nasdem, Begini Tanggapan Golkar dan PAN

Ia menyingung soal kemungkinan adanya unit usaha pelat merah yang ikut bermain politik praktis melalui program CSR yang ditunggangi kepentingan politik dalam Pilkada DIY. Keberadaan sponsor dalam Pilkada dinilai rawan karena berpotensi menagih janji ketika kontestan telah menjabat.

"Ini sangat rawan, [calon] harus pakai kantong sendiri. Kalau ada sponsor ini pun bahaya, karena setelah menjabat, sponsor pasti akan menagih janji. Tidak ada sponsor gratis," ucapnya. (Sunartono)