Belum Dapat Kartu Tani, Petani Kulonprogo Diimbau Lapor ke BPP

Jalu Rahman Dewantara

Rabu, 16 September 2020 - 15:27 WIB

Budi Cahyana

Belum Dapat Kartu Tani, Petani Kulonprogo Diimbau Lapor ke BPP

Ilustrasi - Freepik

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpangan) Kulonprogo mengimbau anggota kelompok tani yang belum menerima kartu tani segera melapor ke balai penyuluhan pertanian (BPP) yang ada di setiap kapanewon (kecamatan). Imbauan ini menyusul keluhan sejumlah petani yang kesulitan menebus pupuk bersubsidi karena belum memiliki kartu tersebut.

Distanpangan mendapati petani yang bersangkutan sebenarnya sudah memiliki kartu tani, tetapi masih disimpan oleh kelompoknya. Pengurus kelompok ternyata belum menyerahkan kartu tersebut.

"Oleh karena itu kami mengimbau untuk teman-teman petani yang belum menerima kartu tani bisa melapor ke BPP, agar nanti dibantu untuk mengurusnya," kata Kepala Seksi Produksi, Bidang Tanaman Pangan, Distanpangan Kulonprogo, Wazan Mudzakir, Rabu (16/9/2020).

Wazan mengatakan setelah laporan diterima, BPP akan melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah petani sudah masuk e-RDKK atau belum. Jika sudah, selanjutnya petani akan ditanya apakah pernah memproses syarat pembuatan kartu tani atau belum.

"Jika sudah pernah, tinggal dicari di BRI unit, kartu biasanya masih tersimpan belum terbagi, nah jika ada di e-RDKK tapi belum pernah memproses syarat-syarat maka tinggal datang ke BRI membalas KTP, akan di cetakkan kartu," ujarnya.

Petani yang benar-benar belum mendapat kartu tani karena belum terdata dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), bisa melapor ke posko pengaduan di BPP.

"Nantinya petani tersebut akan diikutkan kelompok tani dan didaftarkan sebagai anggota baru kemudian datanya dikirim ke dinas untuk proses pembuatan kartu ini," ujar dia.

Wazan mengatakan, bank yang terlibat dalam program ini telah mencetak dan mengaktifkan kartu tani untuk sekitar 46.500 anggota kelompok tani. Namun belum semua dapat dipergunakan untuk menebus pupuk bersubsidi karena permasalahan administrasi identitas kependudukan.

Kepala Distanpangan Kulonprog, Aris Nugraha mengatakan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani lebih menguntungkan petani karena bisa meminimalisir penyelewengan harga oleh distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk melalui sistem baru ini juga dijamin lebih tepat sasaran.

"Ya dengan sistem baru ini, ada jaminan kepada petani bahwa penyaluran pupuk bersubsidi ke depan bakal lebih tepat sasaran dan harganya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Ia menjelaskan jaminan tepat sasaran dan tidak adanya penyelewengan harga itu karena dalam kartu tani yang sudah dimiliki petani telah berisi data mengenai kuota pupuk bersubsidi, sesuai dengan kebutuhan petani yang bersangkutan. Jumlah kuota yang diterima itu tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani yang di input dalam data e-RDKK.

Dalam program ini, petani membayar pupuk bersubsidi melalui bank yang sudah ditunjuk pemerintah. Pembayaran itu sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi.

"Distributor dan kios menjadi kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada," ucapnya.

Aris mengatakan penebusan pupuk bersubsidi melalui mekanisme baru ini adalag keputusan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kemengan No. 498/SR.320/08/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 tentang Surat Keputusan kepada Kuasa Pengguna Anggaran subsidi pupuk tentang penagihan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan dashboard Bank. Per 1 September penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan sistem kartu tani.

“Kami memilih Kapanewon Kokap sebagai lokasi percontohan, ke depan akan menyeluruh se-Kulonprogo.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News