Panwas di Sleman Khawatirkan Terpapar Covid-19 hingga Partisipasi Pemilih Tak Maksimal

Harianjogja.com, SLEMAN--Penyelenggaraan Pilkada Sleman di tengah pandemi Covid-19 ini memunculkan kekhawatiran di kalangan panitia pengawas (panwas). Petugas panwas Desa Condongcatur, Lidya Agustina, 43 menuturkan dirinya tak hanya was-was tertular virus, namun juga khawatir partisipasi pemilih tak maksimal karena warga enggan keluar rumah saat hari pencoblosan.

"Di tempat saya itu penularan Covid-19 masih tinggi, jadi warga kalau keluar rumah masih takut. Lalu apakah saat pemilihan pada datang, kan masih belum pasti. Warga juga kadang menyepelekan merasa nggak kenal [calon], apalagi waktu pandemi gini," kata Lidya ketika dihubungi pada Selasa (22/9/2020).

BACA JUGA : Era New Normal, PPK dan Panwaslu di Sleman Segera 

Selama ini, Lidya mengaku baru menerima alat pelindung diri (APD) dari Bawaslu Sleman dari satu tahapan yaitu saat tahapan pemutakhiran data beberapa waktu lalu. Sebagai petugas panwas desa, ia harus berkeliling ke 18 padukuhan setiap harinya untuk mengawasi adanya kemungkinan pelanggaran pemilu.

"Sekarang sudah mulai banyak pemasangan spanduk dan rontek, saya awasi itu muter-muter dengan harus tetap hati-hati. Karena ketemu banyak orang, rasa takut tetap ada, tapi kepiye meneh [bagaimana lagi] kan tugas," ungkapnya.

BACA JUGA : Petugas Pantarlih Harus Datangi Rumah Warga

Kendati tugas dalam Pilkada saat ini tak seberat saat pelaksanaan Pileg tahun lalu, namun Lidya tetap berharap kesehatan panwas diperhatikan, sebab ancaman penularan Covid-19 tetap ada. "Harapannya tiap tahapan atau berapa minggu sekali dikasih vitamin atau suplemen supaya kita kalau bertugas tidak khawatir dan kesehatan terjaga," ujar Lidya.

BPJS Ketenagakerjaan

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sleman, Vici Herawati menyatakan pihaknya berkaca pada Pileg 2019 lalu yang sangat memforsir tenaga para pengawas, maka dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 ini seluruh petugas panwas diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami anggarkan iurannya secara terpisah untuk BPJS Ketenagakerjaan ini, karena honor sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan tim anggaran daerah, jadi tidak memotong honor. Kita hanya ikut-sertakan kecelakaan kerja dan meninggal dunia," kata Vici.

Selain itu, pihaknya juga mengagendakan dua kali rapid test untuk petugas panwas, yaitu saat pengaktifan petugas panwas desa dan kecamatan serta tahapan menjelang pungut hitung mendatang. Vici menambahkan APD juga diberikan dalam tiga tahapan yaitu saat pemutakhiran data, tahapan kampanye, serta tahapan pungut hitung.

BACA JUGA : Keluarga Panwas Desa Menangis saat Terima Santunan

"Harapan kami dengan usaha-usaha itu tidak ada pengawas kami yang ngedrop dalam melakukan pengawasan Pilkada," harapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News