KUA PPAS Kulonprogo 2021 Disepakati, APBD Bakal Fokus Recovery Ekonomi Pascapandemi

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, saat menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021 di gedung DPRD Kulonprogo, Selasa (29/9/2020). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
30 September 2020 04:17 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO- Pemkab Kulonprogo dan DPRD Kulonprogo akhirnya menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Bupati Kulonprogo Sutedjo dan Wakil Bupati, Fajar Gegana serta tiga pimpinan DPRD Kulonprogo, yakni Ketua Akhid Nuryati, Wakil Ketua 1 Ponimin Budi Hartono serta Wakil Ketua 2 Lajiyo Yok Mulyono, dengan disaksikan pimpinan OPD dan anggota dewan di Ruang Kresna, Kompleks DPRD Kulonprogo, Kapanewon Pengasih, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Kementerian Luhut Klaim Kasus Corona di 8 Provinsi Turun, Ini Fakta dari Satgas Covid-19

Sutedjo mengatakan setelah rapat kerja pembahasan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan beberapa waktu lalu, tercapai beberapa kesepakatan. Di antaranya menggunakan kemampuan keuangan daerah pada APBD 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak Pandemi Covid-19.

"Pemulihan itu melalui serangkaian program dan kegiatan pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, perhubungan dan usaha mikro kecil dan menengah untuk kembali beraktivitas dengan beradaptasi terhadap tatanan kehidupan baru," ucap Sutedjo.

Kesepakatan lainnya yaitu peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit dan penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; melanjutkan pembangunan relokasi SD Percobaan IV dan SMP N 1 Wates, penyediaan biaya pendidikan SD dan SMP, berupa dana BOS dan beasiswa bagi siswa miskin.

Baca juga: Kasus Corona dengan Riwayat Perjalanan Luar Daerah Kembali Bermunculan di Jogja

Peningkatan kualitas seni dan budaya menuju SDM yang berkarakter dan berbudaya yang dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan DIY; Peningkatan kualitas pelayanan PMKS, berupa penyediaan bantuan pangan non tunai, bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa, bantuan bagi panti asuhan dan balita terlantar, serta hibah padat karya.

Tak hanya itu, pemkab juga memberi prioritas terhadap pembangunan infrastruktur daerah yang difokuskan pada sasaran kegiatan belanja infrastruktur pada APBD 2021 yang ditunda pelaksanaannya, karena adanya pandemi Covid-19, diantaranya, pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan, Pembangunan Jaringan Irigasi, Drainase dan Gorong-gorong, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong pembangunan LPJU, dan pembangunan sarana dan prasarana gedung dan bangunan.

Selain menggunakan APBD Kabupaten, pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan dengan melakukan pengusulan melalui DAK Fisik dan Dana Keistimewaan DIY.

"Selain itu juga ada peningkatan inovasi daerah, integrasi aplikasi tatakelola pemerintahan dan layanan publik, penyelesaian regulasi penataan ruang; dan dukungan pelaksanaan pemilihan lurah serentak di tahun 2021," jelas Sutedjo.

Dengan disepakatinya rancangan KUA-PPAS 2021, maka pendapatan daerah direncanakan kurang lebih sebesar Rp1,240 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,217 triliun, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp950,2 miliar; belanja modal sebesar Rp92,625 miliar ; belanja tak terduga sebesar Rp5 miliar dan belanja transfer sebesar Rp169,7 miliar.

Adapun Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp13 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp36 miliar yang digunakan untuk penyertaan Modal pada BPD DIY sebesar Rp25 miliar; Bank Pasar sebesar Rp6 miliar; PDAM sebesar Rp1,430 miliar dan PT Selo Adikarto (SAK) sebesar Rp3,718 miliar.

"Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar minus Rp23,148 miliar. Defisit pembiayaan netto tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, sehingga tidak terdapat defisit anggaran," jelasnya.

Dikatakan Sutedjo dengan adanya kesepakatan ini, maka menjadi pegangan Pemkab dan DPRD Kulonprogo dalam menyiapkan Rancangan APBD Kulonprogo 2021. "Tugas berikutnya dari eksekutif adalah menyiapkan RAPBD untuk diajukan ke dewan," ucapnya.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan sesuai tema APBD 2021 Kulonprogo, yakni recovery perekonomian, maka pihaknya menekankan kepada pemkab untuk segera menyiapkan RAPBD. Awal 2021 diharapkan rancangan itu sudah bisa direalisasikan untuk membelanjakan kebutuhan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan penyerahan tersebut, diharapkan upaya menggerakkan perekonomian masyarakat, dapat terlaksana secepatnya.

"Karena temannya recovery ekonomi, tentu sesuai rekomendasi DPRD ada beberapa macam yang disampaikan, salah satunya pengembangan Suaka Margasatwa Sermo menjadi taman wisata. Kami melihat Sermo memiliki potensi yang besar bagi pariwisata Kulonprogo, sehingga perlu dikembangkan lebih baik lagi, tentunya melalui berkoordinasi dengan pihak pengelola seperti BKSDA," ucap Akhid.

Selain itu juga menyegerakan kehadiran Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kapanewon Temon. Dengan adanya RTRK tersebut, menurut Akhid mampu menggeliatkan perekonomian Kulonprogo khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar YIA.