Bawaslu Bantul Belum Temukan Pelanggaran Kampanye Pilkada
Ilustrasi - Freepik Harianjogja.com, BANTUL—Tahapan kampanye Pilkada 2020 telah berjalan sepekan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menilai pelaksanaan kampanye berjalan baik.
“Sejauh ini kami melihat belum ada pelanggaran yang berarti. Semua sudah terkontrol dengan baik. Begitu juga dengan pemberitahuan sudah masuk ke tempat kami,” kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina, Senin (5/10/2020).
Harlina mengatakan lembaganya tidak akan mengendorkan pengawasan. Bawaslu juga terus mengawasi dan mencegah potensi politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2020.
Bawaslu Bantul telah mendapatkan komitmen dari 12 desa di Bantul yang menyatakan antipolitik uang.
BACA JUGA: Siapkan Penataan Kawasan Sekitar YIA, DPRD Kulonprogo Bentuk Pansus Strategis
“Jumlahnya ke depan akan lebih meningkat. Sebab, saat ini beberapa desa lainnya ada yang sudah meminta pendampingan dan edukasi terkait desa antipolitik uang,” lanjut Harlina.
Harlina menyatakan Bawaslu menerima informasi ada ASN yang menggalang dukungan di pilkada.
“Penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui kebenarannya,” papar dia.
Sementara Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul meminta kepada semua kepala desa dan perangkat desa di 75 desa se-Bantul untuk netral dalam Pilkada 2020 mendatang.
Ketua Apdesi Bantul Ani Widayani mengatakan perangkat dan kepala desa harus netral pada Pilkada 2020. Selain diatur di UU No.6/2014 tentang Desa, ketentuan untuk netral juga diatur dalam UU No.10/2020 tentang Pilkada dan UU No.6/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
“Kami menyerahkan kepada bawaslu jika ada perangkat desa yang tidak netral bahkan ikut mengampanyekan paslon. Kami minta semua perangkat desa untuk taat dengan aturan yang ada,” kata Ani.
