OJK Temukan 11 Usaha Gadai Ilegal, Ini Daftar Namanya
OJK mengidentifikasi 11 usaha gadai swasta belum berizin dan sejumlah pinjaman pribadi ilegal. Simak daftar nama serta cara melaporkannya.
Ilustrasi/Pixabay
Harianjogja.com, BANTUL—Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul yang dipimpin oleh Alimin Ribut Sujono menolak gugatan mantan Bupati Bantul Idham Samawi terkait dengan pengembalian dana hibah Persiba Bantul senilai Rp11,6 miliar, Kamis (15/10/2020) siang.
Sebaliknya, majelis hakim justru mengabulkan permintaan rekonvensi Pemkab Bantul sebagai tergugat, yang menyebabkan dana senilai Rp11,6 miliar tersebut sah milik Pemkab Bantul.
"Dalam rekonvensi mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian," kata Alimin saat membacakan amar putusan di kantor PN Bantul, Kamis.
BACA JUGA: Bus Wisata Malioboro-Parangtritis, Malioboro-Baron, & YIA-Baron Beroperasi, Ini Tarifnya
Majelis hakim menolak gugatan Idham dengan nomor perkara 46/Pdt G/2018/PN Bantul karena bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat lemah. Di samping itu, dana pengembalian tidak masuk dalam bukti perkara atas penyelidikan kasus dana hibah di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.
Alhasil, karena gugatan penggugat ditolak, majelis hakim menghukum penggugat untuk membuat biaya sidang sebesar Rp846.000. Untuk kedua pihak, baik penggugat maupun penggugat, Alimin meminta mereka menentukan langkah atas keputusannya.
“Silakan mau menerima, pikir-pikir atau mau banding,” lanjutnya.
BACA JUGA: KABAR WISATA: Wediombo, Pantai Menghadap ke Barat yang Eksotis
Kuasa hukum Pemkab Bantul Muhammad Syafei menerima dan mengapresiasi keputusan majelis hakim yang telah menolak gugatan penggugat dan mengabulkan permintaan rekonvensi dari pihaknya.
“Uang Rp11, 6 miliar kini sah milik Pemkab Bantul," katanya.
Lebih lanjut Syafei mengungkapkan sejak awal mengajukan permintaan rekonvensi. Namun, hanya dikabulkan sebagian. Penolakan sebagian rekonvensi yang diajukan oleh Pemkab Bantul tersebut adalah berkaitan dengan bunga.
“Dan perhitungan bunga diatur dalam perhitungan keuangan negara. Di samping itu, audit dari BPK juga menyatakan dana hibah yang sudah dikembalikan ini tidak menimbulkan kerugian bagi negara," ucapnya.
BACA JUGA: KABAR KAMPUS: Perguruan Tinggi Didorong Suguhkan Integrasi Literasi
Kuasa hukum Idham Samawi Bambang Sudiro mengaku akan mengajukan banding atas putusan hakim. Sebab, jika dana tidak dikembalikan ke kliennya, terdapat pertanyaan besar terkait dengan pembiayaan Persiba selama menjalani kompetisi 2010/2011.
“SP-3 yang diterbitkan oleh Kejati tidak berkaitan dengan setoran Rp12,5 miliar, yang dialokasikan ke Persiba. Sementara kerugian sebenarnya hanya Rp800 juta dan sudah dipertanggungjawabkan Dahino dan Martani,” kata dia.
Pjs Bupati Bantul Budi Wibowo mengatakan akan segera mengevaluasi keberadaan dana hibah tersebut. Sebab, selama ini dana itu masuk dalam pos dana tak terduga.
“Ke depan dana ini bisa dikembalikan ke APBD dan digunakan untuk kegiatan yang lain," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
OJK mengidentifikasi 11 usaha gadai swasta belum berizin dan sejumlah pinjaman pribadi ilegal. Simak daftar nama serta cara melaporkannya.
Simulasi UMP 2027 jika naik 9,5% menempatkan upah minimum Jogja sebesar Rp2,64 juta. Cek proyeksi 38 provinsi lainnya.
Cheers Water mendukung Erafone Run 2026 di Museum Gunungapi Merapi dengan menyediakan air mineral dan fasilitas water station untuk memenuhi kebutuhan hidrasi r
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Minggu (1/11/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis
Sebanyak 4.500 pelari mengikuti Erafone Run 2026 Jogja Series di Museum Gunungapi Merapi dengan konsep Sunset Road Run yang memadukan olahraga, wisata, hiburan,
Siswa MAN 2 Bantul meraih golden ticket IPB berkat Hydrotani Wall, inovasi hidroponik vertikal dengan memanfaatkan air hujan.