Setiap Perkantoran di Sleman Wajib Bentuk Satgas Covid-19

Harianjogja.com, SLEMAN- Untuk mencegah munculnya klaster baru perkantoran, Pemkab Sleman kembali meminta agar perkantoran, pelaku usaha dan perusahaan untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat, baik dan benar.

Tidak hanya itu, sektor usaha dan swasta terutama yang memiliki banyak jumlah pekerja/karyawan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Keberadaan Satgas di setiap perkantoran dan badan usaha ini bertugas untuk memonitor pelaksanaan prokes untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan kerja.

Baca juga: Percaya Penggandaan Uang, PNS Sleman Tertipu Puluhan Juta

"Jadi kami mengingatkan kembali agar setiap perkantoran yang sudah menerapkan Work From Office (WFO) untuk membentuk dan atau lebih mengaktifkan Satgas Covid-19," tegas Koordinator Bidang Kesehatan Satgas Covid-19 Sleman Joko Hastaryo, Kamis (15/10/2020).

Tidak hanya mengawasi penerapan prokes Cita Mas Jajar (cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak), lanjut Joko, Satgas Covid-19 secara rutin harus melaporkan hasil pengawasan kepada Satgas ditingkat kepanewon (kecamatan). "Minimal seminggu sekali harus melaporkan hasil pengawasannya ke satgas Covid-19 kecamatan / puskesmas," tegas Joko.

Dia menambahkan, Pemkab kembali mengingatkan semua perkantoran agar menyediakan sarana yang mendukung penerapan Prokes. Mulai pengukur suhu tubuh, sarana cuci tangan, hand sanitizer, masker dan lainnya. Termasuk penyemprotan atau aplikasi desinfektan menyeluruh dilakukan secara rutin setiap hari dua kali.

Baca juga: Gugatan Idham Samawi Ditolak, Dana Hibah Persiba Rp11,6 M Milik Pemkab Bantul

"Penerapan prokes ini menjadi tanggungjawab Satgas Covid-19 di masing-masing perkantoran. Jadi yang belum memiliki Satgas Covid-19, kami minta untuk membentuknya. Kalau yang sudah ada (Satgas), diaktifkan untuk mengawasi penerapan prokes," kata Kepala Dinas Kesehatan Sleman ini.

Hal senada disampaikan Bupati Sleman Sri Purnomo. Ia meminta semua pihak menerapkan prokes secara ketat, terutama di perkantoran swasta yang memiliki banyak karyawan. Hal itu penting dilakukan untuk mencegah munculnya kasus penularan baru di lingkungan kerja.

"Kami sudah seringkali mengingatkan masalah prokes ini. Tolong jangan disepelekan karena sampai saat ini kasus Covid-19 masih terus berkembang," kata Sri.

Berdasarkan pengamatan Harian Jogja, penerapan prokes di lingkungan kerja seperti bidang kontruksi juga masih abai dengan prokes. Hal ini terlihat dari sejumlah pekerja proyek Joging Track yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman. Proyek yang sudah berlangsung sepekan terakhir ini dilakukan di sekitar Pemkab Sleman.

Terlihat sejumlah pekerja yang membongkar material di tepi jalan dan di sekitar lapangan Pemkab tidak menggunakan masker. Sejumlah pekerja yang tidak bermasker beralasan jika masker hanya digunakan saat pulang pergi bekerja. "Ya cuma punya satu masker. Kalau kotor nanti tidak bisa dipakai untuk pulang. Belum ada yang kasih masker," kata salah seorang pekerja.

Terkait hal itu, Joko mengatakan jika sebenarnya masalah kebutuhan masker pekerja proyek menjadi tanggungjawab kontraktor atau pemenang lelang. "Harusnya (pemenuhan kebutuhan masker pekerja) menjadi tanggungjawab kontraktornya. Karena proyek ini punya DLH, nanti kami sampaikan masalah ini," ujar Joko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News