Aktivitas Merapi Meningkat, Kegiatan Pariwisata Hingga Penambangan Berjalan Normal

Harianjogja.com, SLEMAN- Aktivitas masyarakat di lereng Gunung Merapi tetap berjalan normal meskipun BPPTKG Jogja mengungkap adanya peningkatan aktivitas di Merapi. Kegiatan penambangan hingga pariwisata di lokasi ini juga berjalan seperti biasa.

Carik Kalurahan Kepuharjo, Cangkringan, Tulus Budiwinarno mengatakan aktivitas masyarakat berjalan normal. Tidak ada perasaan panik yang muncul meskipun BPPTKG menjelaskan adanya peningkatan aktivitas di Merapi. "Tidak ada kepanikan di masyarakat. Biasa saja, semua berjalan normal. Masyarakat akan tetap mematuhi apa yang direkomendasikan oleh pemerintah," katanya kepada Harianjogja.com, Sabtu (31/10/2020).

Apalagi, katanya, review rencana kontijensi (Renckon) menghadapi bencana Merapi agar sesuai protokol kesehatan (prokes) sudah dilakukan. Hanya saja sampai saat ini masih belum dilakukan simulasi. Menurutnya, simulasi penanganan bencana sesuai protokol kesehatan perlu dilakukan agar masyarakat memahami dan tidak kebingungan.

Baca juga: Pemda DIY Siapkan Mitigasi Merapi dengan Skenario Covid-19

"Untuk dusun terdampak ada di Dusun Kopeng dan Batur, ada sekitar 800 jiwa. Barak pengungsian disiapkan di Kepuharjo jika tidak memungkinkan kami arahkan ke Argomulyo," ujar Tulus.

Tulus mengatakan, kondisi jalur evakuasi saat ini untuk wilayah Kepuharjo 80% dalam kondisi baik. Kerusakan jalur evakuasi hanya 20% saja terutama di sekitar wilayah Kaliadem yang berjarak sekitar 5km dari puncak Merapi. Selain itu, jalur penghubung antara Kepuharjo dengan Umbulharjo juga banyak yang mengalami kerusakan.

"Kalau saat ini misalnya harus dilakukan evakuasi, masyarakat sudah siap. Ada setidaknya 15 truk milik warga selain mobil dan motor pribadi. Cuma apakah nanti sudah sesuai prokes seperti jaga jarak di truk itu bagaimana? Saya belum tahu," kata Tulus.

Ketua Kampung Siaga Bencana Kalurahan Umbulharjo, Sriyono mengatakan hal yang sama. Menurutnya, kondisi masyarakat di wilayah atas masih berjalan normal. Termasuk aktifitas wisata di Umbulharjo. Dalam proses penanganan bencana, katanya sudah ada prosedur baik evakuasi warga kelompok rentan, ternak hingga wisatawan. "Kelompok ini yang pertama kami evakuasi. Jika status Merapi meningkat. Tetapi sampai saat ini statusnya masih waspada," kata Sri.

Baca juga: Gempa Berkekuatan Magnitudo 4 Guncang Kabupaten Bandung

Sri mengatakan, perubahan Renckon juga masuk tahap finalisasi. Pada perubahan ini Renckon dititik tekankan pada masalah penerapan prokes termasuk tata layanan logistik dan kesehatan pengungsi. Sebab penanganan pengungsi sebelum pandemi berbeda dengan saat pandemi. "Misalnya di setiap barak harus menyediakan ruang karantina. Ini wajib disediakan untuk menyesuaikan dengan prokes," katanya.

Selain itu, sarana dan prasarana di lokasi barak juga harus memadai. Seperti westafel, masker dan lainya. Warga Umbulharjo, katanya menyiapkan tiga lokasi barak di Plosokerep, Wukirsari dan Umbulmartani. Untuk kelompok rentan akan ditempatkan di Brayut, Wukirsari.

"Kami sudah komunikasikan dengan Wukirsari dan Minomartani mana saja yang bisa digunakan untuk barak? Kami juga akan menginventarisir keburuhan ke depan. Kalau ada yang kurang siapa yang bisa memenuhi, apakah Pemdes, BPBD atau siapa," katanya.

Untuk menguji Renckon, katanya, pihak kalurahan akan melakukan simulasi pada pertengahan November. Simulasi tidak hanya melibatkan warga Umbulharjo tetapi juga kalurahan penyangga. "Evakuasi nanti direncanakan tidak hanya bagi kelompok rentan, tetapi juga ternak dan wisatawan. Di Umbulharjo ada 1.132 jiwa warga yang masuk kelompok rentan dan ribuan ternak warga. Setidaknya simulasi dilakukan dua kali agar nanti bisa dilakukan evaluasi," katanya.

Selain itu, lanjut dia, jalur evakuasi di wilayahnya masih memprihatinkan. Beberapa ruas jalan menuju barak yang rusak sudah ditambal, hanya jalur ke Plosokerep banyak yang mengalami kerusakan. "Jadi jalur evakuasi yang rusak butuh segera penanganan," katanya.

Dia berharap, masyarakat mengetahui Renckon yang dibuat dan mematuhi setiap rekomendasi yang dikeluarkan pemangku kebijakan. Masyarakat minimal tahu kalau ada apa-apa tahu mau berbuat apa sehingga tidak muncul kesimpangsiuran informasi. "Kami juga berharap Pemkab bisa memenuhi apa yang belum dapat kami penuhi. Karena keterbatasan kami. Termasuk informasi dan rekomendasi yang diberikan bisa secepat mungkin ke masyarakat sehingga tidak muncul kegalauan di masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News