Disebut Menghamburkan Uang, Ini Alasan Solidaritas Pangan Jogja Tolak Penghargaan dari Pemerintah

Dina (kiri) dan Andhika (tengah) saat jumpa pers di dapur Solidaritas Pangan Jogja, Jumat (4/12 - 2020)/Ist
04 Desember 2020 18:07 WIB Hey Setiawan (ST18) Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Solidaritas Pangan Jogja [SPJ] menolak penghargaan TOP 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [Kemenpan-RB]. Penghargaan itu dinilai salah alamat dan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang.

Sekedar catatan, SPJ adalah gerakan kolektif kerakyatan yang kerap membagikan makanan gratis kepada masyarakat terdampak Pandemi Covid-19. Sasaran mereka tertuju kepada pekerja informal, tunawisma, masyarakat pra sejahtera serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Relawan dan Juru Bicara SPJ, Dina mengatakan, Kamis, (3/12/2020) pihak SPJ menerima undangan dari Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang untuk turut datang dalam penerimaan kunjungan dari Kemenpan-RB pada Jumat, (4/12/2020). Dalam undangan itu juga berisi pemberian penghargaan dari Kemenpan-RB kepada SPJ.

“Alasan utama kami menolak karena kami merasa tidak fair ketika SPJ menerima penghargaan ini di tengah-tengah masa pandemi. Di saat yang sama, kita masih punya banyak masalah di lapangan. Masih ada kekurangan akses jaminan kesehatan, kehidupan, pekerjaan dan bahkan, tes yang belum tersedia secara masif. Ini jadi pekerjaan rumah dan tanggungjawab pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak warga negara,” kata Dina saat dihubungi Harianjogja.com, Jumat, (4/12/2020).

SPJ, kata Dina bukanlah gerakan tunggal. Ada banyak gerakan kerelawanan Rakyat Bantu Rakyat lainnya yang berkontribusi dengan cara masing-masing. Penghargaan yang hanya diberikan kepada SPJ dikhawatirkan akan mengurangi rasa kepercayaan yang selama ini saling mereka bangun dalam kerja-kerja solidaritas. “Nanti dianggap punya relasi orang dalam dan sebagainya,” ujarnya.

Dina menambahkan, sebenarnya pemerintah punya opsi lain daripada hanya sekadar memberikan penghargaan. Jika berkaca dari kondisi terkini, dikatakan Dina masih banyak kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh akses pemenuhan hak dasar. Anggaran bantuan dan pengendalian Pandemi Covid-19 sudah sepantasnya sampai kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan.

“Dana itu seharusnya transparan dan distribusinya sampai kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Untuk itu, kami meminta kepada pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya kepada mereka. Sebab, itu hak mereka,” kata Dina.

Koordinator SPJ, Andhika Kartika Putra mengatakan tak hanya menolak penghargaan TOP 21 Inovasi Pelayanan Publik, tapi juga memutuskan untuk tidak hadir dalam penerimaan kunjungan kerja Kemenpan-RB di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

“SPJ tidak membutuhkan pengakuan dari pemerintah atau negara untuk menghargai kerja yang telah dilakukan selama ini. SPJ dapat bergerak karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, mulai dari donatur uang, donatur bahan makanan, relawan yang memberi tenaga dan waktunya, dan kelompok petani yang terus mengirimkan sayur setiap minggu,” kata Andhika dalam keterangan tertulisnya.

Ia menilai, pemberian penghargaan simbolis di tengah krisis ekonomi dan kesehatan hanya menghamburkan uang saja. Alangkah lebih baik, lanjutnya dana tersebut difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat keluar dari krisis yang entah kapan berakhirnya.