Advertisement
BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Serahkan 49 SKK ke Kejaksaan
BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Serahkan 49 SKK ke Kejaksaan. - Ist.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta menyerahkan 49 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada pihak kejaksaan di wilayah kerjanya untuk menangani badan usaha yang tidak patuh terhadap regulasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Dwi Hesti Yuniarti mengatakan, SKK yang diserahkan kepada pihak kejaksaan adalah SKK atas ketidakpatuhan badan usaha dalam hal pendaftaran dan pelaporan data karyawan serta gaji. Diharapkan peran kejaksaan untuk menangani badan usaha tersebut baik itu melalui mediasi atau upaya lainnya.
Advertisement
“Antara BPJS Kesehatan dengan kejaksaan sudah ada kerja sama terkait penanganan kepatuhan badan usaha dan SKK ini adalah salah satu implementasinya,” katanya.
Dia menjelaskan SKK merupakan upaya terakhir yang ditempuh BPJS Kesehatan untuk menegakkan kepatuhan badan usaha. Sebelumnya, BPJS Kesehatan melakukan upaya pengawasan dan pemeriksaan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja. Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan dan Pengawas Ketenagakerjaan turun langsung ke badan usaha melakukan edukasi dan advokasi agar badan usaha tersebut patuh terhadap regulasi JKN-KIS.
“Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, merupakan kewajiban badan usaha untuk mendaftarkan seluruh karyawan dan anggota keluarganya ke Program JKN-KIS selain itu badan usaha berkewajiban untuk menyampaikan segala bentuk perubahan baik data karyawan atau data gaji serta membayar iuran tepat waktu. Jika ada potensi badan usaha tidak melakukan kewajibannya, itu yang kami periksa,” tegasnya.
Hesti berharap dengan adanya sinergitas yang kuat antara BPJS Kesehatan dan kejaksaan, tingkat kepatuhan badan usaha di wilayah Kantor Cabang Yogyakarta menjadi lebih optimal. Dengan demikian, maka akan berdampak dengan peningkatan cakupan kepesertaan dan kolektabilitas iuran.
”Mudah-mudahan bisa mendongkrak untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage hingga 100 persen,” harap Hesti. (Adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal dan Titik Penjemputan Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Parangtritis, Sabtu 19 Juli 2025
Jadwal Layanan SIM Keliling di Kulonprogo, Sabtu (19/7/2025)
Jadwal Layanan SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini (19/7/2025)
Advertisement
Jadwal Bus DAMRI Jogja Semarang PP, Sabtu 19 Juli 2025
Jadwal KRL Jogja Solo Akhir Pekan Ini 19-20 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Jadwal KA Prameks Jogja Kutoarjo Hari Ini (19/7/2025)
Jadwal KA Bandara YIA Hari Ini, Sabtu 19 Juli 2025
Hasil Monitoring Beras di Jogja, Belum Ditemukan Penyimpangan
Advertisement
Masih Merugi, DPRD Dorong PDAB Tirtatama Jadi Penopang Ketahanan Air di DIY
Kebutuhan BBM 2,1 Juta Liter Per Tahun, DIY Belum Berencana Dirikan SPBU Nelayan
BPBD Gunungkidul Mulai Petakan Dampak Kekeringan di Musim Kemarau Tahun Ini
Sebentar Lagi Jatuh Tempo, Pembayaran PBB P2 di Sleman Baru Mencapai Rp56 Miliar dari Target Rp80 Miliar
Dalam 2 Hari, BMKG Catat 55 Kali Rentetan Gempa Bumi Terjadi di Probolinggo Akibat Aktivitas Sesar Aktif
Advertisement
Normalisasi Luweng di Gunungkidul, DPUPRKP Ajukan Tambahan Anggaran Rp7 Miliar di APBD Perubahan 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Gunungkidul, Warga Diberikan Bantuan Indukan Ayam Petelur
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
Advertisement
Advertisement
