Advertisement
BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Serahkan 49 SKK ke Kejaksaan
BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Serahkan 49 SKK ke Kejaksaan. - Ist.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta menyerahkan 49 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada pihak kejaksaan di wilayah kerjanya untuk menangani badan usaha yang tidak patuh terhadap regulasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Dwi Hesti Yuniarti mengatakan, SKK yang diserahkan kepada pihak kejaksaan adalah SKK atas ketidakpatuhan badan usaha dalam hal pendaftaran dan pelaporan data karyawan serta gaji. Diharapkan peran kejaksaan untuk menangani badan usaha tersebut baik itu melalui mediasi atau upaya lainnya.
“Antara BPJS Kesehatan dengan kejaksaan sudah ada kerja sama terkait penanganan kepatuhan badan usaha dan SKK ini adalah salah satu implementasinya,” katanya.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Dia menjelaskan SKK merupakan upaya terakhir yang ditempuh BPJS Kesehatan untuk menegakkan kepatuhan badan usaha. Sebelumnya, BPJS Kesehatan melakukan upaya pengawasan dan pemeriksaan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja. Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan dan Pengawas Ketenagakerjaan turun langsung ke badan usaha melakukan edukasi dan advokasi agar badan usaha tersebut patuh terhadap regulasi JKN-KIS.
“Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, merupakan kewajiban badan usaha untuk mendaftarkan seluruh karyawan dan anggota keluarganya ke Program JKN-KIS selain itu badan usaha berkewajiban untuk menyampaikan segala bentuk perubahan baik data karyawan atau data gaji serta membayar iuran tepat waktu. Jika ada potensi badan usaha tidak melakukan kewajibannya, itu yang kami periksa,” tegasnya.
Hesti berharap dengan adanya sinergitas yang kuat antara BPJS Kesehatan dan kejaksaan, tingkat kepatuhan badan usaha di wilayah Kantor Cabang Yogyakarta menjadi lebih optimal. Dengan demikian, maka akan berdampak dengan peningkatan cakupan kepesertaan dan kolektabilitas iuran.
”Mudah-mudahan bisa mendongkrak untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage hingga 100 persen,” harap Hesti. (Adv)
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Yayuk Basuki Sudah Main ke Pasar Rakyat Jogja Gumregah, Kamu Kapan?
Eks Hollywings di Sleman Kembali Beroperasi dengan Nama Baru
Biar Tak Salah Sasaran Tilang Keliling, Masyarakat Diminta Blokir Kendaraan yang Dijual
Update Stok Darah di DIY 30 September 2022
Advertisement
Pakar: Hilirisasi Riset Perlu Ditingkatkan Agar Bermanfaat untuk Masyarakat
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 30 September 2022, Tiket Rp8.000
Prakiraan Cuaca Jogja di Hari Terakhir Bulan September 2022
Tak Hanya Soal Kontrasepsi, Kampung KB di Jogja Garda Pembangunan Kesejahteraan
Halim Banggakan Industri Kreatif Bantul di Hadapan Banyak Kepala Daerah
Advertisement
Peringatan BMKG: Waspada! Ada Siklon Tropis Noru di Pantai Selatan DIY
Sayuran Bawa Jogja Menjadi Kota Terbaik dalam Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pencari Kerja, UNY Gelar Career Expo
Tahun Depan, Ini yang Jadi Fokus Kegiatan DPRD Bantul
Pekerja Informal Tertarik Manfaat BPJS Kesehatan
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Hadir Tempat Glamping Baru di Jogja, Arkamaya Sembung Namanya
Advertisement
Berita Populer
- Sepanjang 2022, Kedatangan WNA ke DIY Didominasi Warga Malaysia, Ini Penyebabnya
- Digelontor Modal Rp1,3 Miliar, Sebesar Apa PAD yang Disetor Aneka Dharma Tahun Ini?
- Pantai Ngobaran Jadi Simbol Toleransi Beragama di Pesisir Selatan Jawa
- Pembangunan Tol Jogja-YIA Didahulukan untuk Mengakomodasi Wisatawan
- Sleman Bakal Dialiri Jaringan Gas, Bupati: Kami Fokuskan ke Area Padat Penduduk
Advertisement
Advertisement
