KPK Tegaskan Pengembalian Amplop Menhut Tak Hapus Pidana
KPK tegaskan pengembalian amplop oleh Menhut tidak menghapus pidana, penyidikan dugaan suap kawasan hutan Kuansing terus berjalan.
Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, naik dari 16,61 persen menjadi 17,07 persen pada 2020 diduga karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan sektor pariwisata penyokong ekonomi masyarakat sepi pengunjung.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunung Kidul Sri Suhartanto di Gunung Kidul, Kamis mengatakan berdasarkan hasil kajian dan penelitian dari Badan Pusat Statistik, ada tambahan jumlah keluarga miskin karena angka kemiskinan mencapai 17,07 persen
"Artinya, angka kemiskinan di Gunung Kidul mengalami kenaikan 0,46 persen dari 2019 sebesar 16,61 persen naik menjadi 17,07 persen pada 2020," katanya, Kamis (28/1/2021).
Ia mengatakan kenaikan angka kemiskinan di Gunungkidul disebabkan adanya pandemi COVID-19. Pada saat disurvei menunjukkan indikator penurunan pendapatan sehingga berpengaruh terhadap hasil survei.
"Survei kemiskinan dilalukan pada masa pandemi COVID-19, sehingga hasilnya ikut berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan di Gunungkidul,” katanya.
BACA JUGA: Ini Penyebab Banyak Hotel Bermunculan di Pelosok Kampung di Jogja
Sri mengatakan Pemkab Gunungkidul sudah berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai program, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga bantuan sosial. Hal ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Namun demikian, peningkatan angka kemiskinan tidak bisa terhindarkan.
Pemkab Gunungkidul tetap berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, salah satunya dengan pemenuhan layanan kesehatan melalui pembiayaan BPJS Kesehatan untuk keluarga miskin. Selain itu, ada juga program perbaikan rumah tak layak huni, pencegahan tubuh pendek, stop buang air besar sembarangan dengan program jamban sehat, pembangunan pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
Selanjutnya, program dari pemerintah pusat, berupa Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat hingga bantuan sosial lainnya tetap dilanjutkan ke masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan program penurunan angka kemiskinan meleset dari target karena awalnya ingin menurunkan menjadi 15 persen. Namun, adanya pandemi COVID-19, membuat rencana yang telah disusun tidak berjalan dengan baik, hingga akhirnya berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan.
Ia mengakui adanya kegagalan menurunkan kemiskinan karena adanya pandemi COVID-19. "Pemkab Gunungkidul hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,5 persen, sedangkan kabupaten/kota di DIY lainnya mampu menurunkan kemiskinan di atas satu persen," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK tegaskan pengembalian amplop oleh Menhut tidak menghapus pidana, penyidikan dugaan suap kawasan hutan Kuansing terus berjalan.
Marc Marquez mengakui kondisi fisiknya belum pulih sepenuhnya jelang MotoGP Jerman 2026. Namun, rider Ducati itu optimistis menghadapi balapan di Sachsenring.
Sebanyak 108 posyandu di Bantul belum memenuhi indikator Posyandu Siklus Hidup Aktif. Dinkes Bantul menargetkan seluruh posyandu memenuhi standar layanan.
Badai cedera landa Swiss! Top skor Johan Manzambi dipastikan absen lawan Argentina di perempat final Piala Dunia.
Veda Ega Pratama memburu kebangkitan di Moto3 Jerman 2026 setelah gagal finis di Assen. Sachsenring menjadi sirkuit yang menyimpan kenangan manis bagi rider asa
Pemda DIY menyatakan belum menerima arahan resmi terkait pengurangan SPPG maupun perubahan penerima Program Makan Bergizi Gratis. Program MBG tetap berjalan.