WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN-Meski batal dipangkas, insentif tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 masih tersendat penyalurannya di sejumlah daerah, termasuk Sleman. Nakes Sleman setidaknya belum menerima insentif periode Oktober-Desember 2020.
Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Joko Hastaryo, menjelaskan skema pembayaran insentif nakes tidak lansung pada bulan tersebut dan tidak selalu setiap bulan. Ia mencontohkan pembayaran Maret-Mei dibayarkan Agustus, Juni-Agustus dibayarkan September.
“Oktober dibayarkan Desember. Untuk nakes yang di Puskesmas insentif hanya diterima sampai bulan Agustus. Jadi kekurangannya [nakes di luar puskesmas] di bulan Oktober-Desember karena September sudah dibayarkan," ujarnya, Rabu (18/2/2021).
Ia mengungkapkan keterlambatan pembayaran insentif ini disebabkan masalah teknis-administratif. Menurutnya, aturan dari Pemerintah Pusat kerap berubah yang menyebabkan fasilitas kesehatan tempat nakes bekerja tidak segera mengurus pembayaran. “Mungkin karena jengkel terhadap perubahan tersebut," katanya.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 Tegaskan Belum Ada Varian Baru Covid-19 di Indonesia
Joko menjelaskan perubahan ini misalnya dalam rumus yang dipakai dalam menetapkan hari kerja, semula hari kerja sebagai pembagi ditetapkan 22 hari, ternyata di aturan berikutnya 14 hari. Padahal sudah telanjur pada tanda tangan penerimaan, sehingga harus mengubah lagi. “Setelah diubah ada perubahan aturan lagi dan saya lupa karena saking banyaknya perubahan," katanya.
Seperti diketahui, besaran insentif nakes dari pusat yakni dokter spesialis maksimal Rp15 juta, dokter umum maksimal Rp10 juta, perawat maksimal Rp7,5 juta, nakes lain maksimal Rp5 juta, dan nakes Puskesmas maksimal Rp5 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ratusan sekolah di Bantul menggelar MPLS 2026 dengan konsep ramah, bebas perpeloncoan, perundungan, dan kekerasan sesuai Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026.
DIY dan Kalimantan Timur menyiapkan program pelestarian budaya Jawa serta pengembangan pariwisata yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Empat remaja diamankan dalam kasus pembacokan pelajar di Sanden, Bantul. Polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.
Hasto Wardoyo meminta sekolah tidak menjadikan seragam sebagai beban orang tua dan memberi toleransi bagi siswa yang belum mampu membeli seragam.
Jelang Muktamar NU ke-35, Majlis Musyawarah Taswirul Afkar membahas arah NU 100 tahun ke depan dan penguatan kemandirian jamiyah.