KPK Awasi Penyaluran BLT dan Bansos di Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN—Direktorat III Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI melakukan rapat koordinasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Selain membahas upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengisian pejabat daerah, KPK juga akan mengawasi distribusi bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat.

"Kami melihat, Pemkab Sleman ini sudah berupaya sebaik mungkin untuk bisa melakukan berbagai macam inovasi terkait intervensi di bidang-bidang yang notabene memungkinkan adanya tindak pidana korupsi," kata Direktur Korsup III KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama, seusai rapat koordinasi di Aula lantai 3 kantor Seketariat Daerah Kabupaten Sleman, Senin (22/2).

BACA JUGA: Diserang Orang Tak Dikenal, Dua Mesin ATM di UGM Terbakar

Bahtiar berharap di tahun 2021, Pemkab Sleman bisa lebih baik dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sertifkasi bagi aset-aset serta pengisian bagi posisi pejabat definitif.

Bahtiar mengatakan salah satu perhatian KPK adalah penyaluran berbagai bantuan sosial. "Itu kami tekankan dan kami perhatikan. Ini warning dari KPK, jangan salah gunakan bansos. Kami bertekad memastikan dana bansos tersalurkan tepat sasaran," katanya.

Plh Bupati Sleman, Harda Kiswaya dalam kesempatan tersebut mengatakan Pemkab Sleman siap untuk bekerjasama dalam mendukung inovasi intervensi pencegahan tindak pidana koruspi di Pemkab Sleman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.