Kemenhut Pastikan Penanganan Kebakaran TNBTS Berjalan Terpadu
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan,"
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja masih mengkaji realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana diamanatkan Kementerian Keuangan.
Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan postur anggaran dalam APBD 2021 sudah mengakomodasi penanganan pandemi melalui sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). “Ini kami kaji apakah perlu refocusing atau tidak. Apakah anggaran mampu respons apa tidak. Kegiatan reguler itu sudah dialokasikan untuk pandemi,” ucap Heroe saat meninjau vaksinasi Covid-19 massal di Benteng Vrederburg, Selasa (2/3/2021).
BACA JUGA: Pedagang Jogja Keluhkan Pendataan Vaksin yang Kurang Maksimal
Heroe mengatakan Pemkot Jogja sudah mengakomodasi kegiatan penanganan pandemi melalui APBD 2021. Pemkot juga sudah menganggarkan dana tidak terduga (DTT) sebesar Rp13 miliar untuk mengantisipasi ketika kegiatan penanganan pandemi Covid-19 belum mencukupi.
“Konstruksi APBD 2021 sudah cukup fokus dalam penanganan Covid-19. Mitra pemerintah juga terlibat agar kebijakan yang diambil tepat,” kata dia.
Menurut Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 terkait dengan penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah, terdapat sejumlah realokasi, terutama berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Refocusing tersebut menyangkut penanganan pandemi Covid-19, termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
DAU minimal delapan persen. Sementara DID minimal 30%. Adapun DAK fisik sebisa mungkin memanfaatkan tenaga lokal dan juga bahan baku lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan,"
Baznas dan Kemdiktisaintek bekerja sama memperluas akses pendidikan, beasiswa, literasi zakat, hingga pemberdayaan masyarakat.
SIMAK RISKI dikembangkan Pemkot Jogja untuk mengintegrasikan manajemen risiko dengan SAKIP dan mencegah target kinerja terganggu.
Luhut menyebut 50 juta masyarakat miskin desil 1–5 akan menerima bansos digital. Penyaluran ditargetkan mulai 2027 secara cashless.
Kejati DIY menetapkan ABW sebagai tersangka dugaan korupsi kelonggaran tarik pinjaman senilai sekitar Rp1,66 miliar di Wonosari.
KPK memeriksa empat saksi kasus dugaan gratifikasi Rp20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.