Gunungkidul Disiapkan Jadi Lokasi Pabrik Bioetanol DIY, Petani Peroleh Bantuan Benih
Gunungkidul mendapat tambahan bantuan benih jagung seluas 1.000 hektare untuk mendukung program ketahanan energi dan pengembangan bioetanol.
Foto ilustrasi kebutuhan pangan./Antara-Eka AR
Harianjogja.com, GEDANGSARI – Kalurahan Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul menjadi satu-satunya wilayah di Gunungkidul yang belum bisa keluar dari status desa rawan pangan. Upaya pengentasan telah dilakukan, namun hal tersebut belum berdampak signifikan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Fajar Ridwan mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan program ketahanan pangan di masyarakat. Program ini terhitung sukses karena setiap tahunnya jumlah kalurahan rawan pangan terus berkurang.
BACA JUGA : Ini Dia 5 Desa Rentan Pangan di Bantul
Dari 144 kalurahan, tinggal Tegalrejo di Kapanewon Gedangsari yang menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki status mandiri pangan. Ia mengakui, sejumlah program telah digulirkan guna membantu upaya pengentasan. Namun hal tersebut belum memberikan dampak terhadap status di kalurahan tersebut.
“Sebelumnya ada dua kalurahan yang berstatus rawan pangan, tapi untuk Watugajah [juga di Kapanewon Gedangsari] sudah bisa keluar dari predikat itu,” kata Fajar kepada Harianjogja.com, Minggu (14/3/2021).
Dia menjelaskan, beberapa program khusus yang telah digulirkan di Tegalrejo di antaranya program aksi desa mandiri pangan, akses pangan hingga pemberdayaan kelompok wanita tani. “Kami tetap berusaha untuk upaya pengentasan, meski hasilnya belum sesuai harapan,” ujarnya.
BACA JUGA : Sasaran Program Ketahanan Pangan Fokus di Desa
Fajar mengungkapkan, salah satu kendala yang menyebabkan Kalurahan Tegalrejo masih berstatus desa rawan pangan adalah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Ia tidak menampik, salah satu indikator penentuan mengacu pada jumlah data keluarga miskin. Selain itu, ada juga ketersediaan pangan, pemanfaatan serta adanya akses pangan.
“Penurunan tingkat kemiskinan jadi kunci. Tapi untuk bisa menurunkan memang harus melibatkan berbagai sektor agar hasilnya maksimal,” katanya.
Carik Tegalrejo, Sugiyanto saat dikonfirmasi kemarin membenarkan wilayahnya masuk sebagai kalurahan rawan pangan di Gunungkidul. Menurut dia, predikat tersebut disebabkan karena beberapa faktor seperti jumlah keluarga miskin hingga ketersediaan pangan di satu awasan.
“Untuk kemiskinan masih sekitar 35%. Mungkin dengan adanya corona, bisa bertambah karena akses yang terbatas sehingga berpengaruh terhadap pendapatan selama masa pandemic,” katanya.
BACA JUGA : Pemda DIY Kesulitan Entaskan Desa Rawan Pangan
Adapun masalah ketahanan pangan, Sugiyanto mengungkapkan wilayah Tegalrejo yang didominasi perbukitan ikut memberikan pengaruh. Pasalnya, selama ini warga hanya mengandalkan aktivitas pertanian dari tadah hujan. “Ini jadi kendala karena terkadan pengelolaan tadah hujan, hasilnya juga tidak maksimal,” katanya.
Meski demikian, lanjut dia, pemerintah kalurahan akan terus berupaya agar bisa keluar dari status rawah pangan. Salah satunya melalui program penyediaan air bersih di masyarakat. “Diharapkan dengan adanya kemudahan mendapatkan air bisa memberikan dampak yang baik,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul mendapat tambahan bantuan benih jagung seluas 1.000 hektare untuk mendukung program ketahanan energi dan pengembangan bioetanol.
Bioskop NSC kembali hadir di Wates, Kulonprogo, setelah lebih dari 20 tahun. Tiket mulai Rp37.000 termasuk minuman, dengan dua studio.
OJK melaporkan reformasi pasar modal kepada Prabowo, meliputi penguatan integritas, transparansi, dan penegakan aturan, termasuk persoalan MSCI.
BGN menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus pencambukan di KPPG Bogor dan membuka kanal pengaduan anonim untuk mencegah kekerasan.
Dua orang meninggal dunia setelah sepeda motor diduga tergelincir saat menyalip truk trailer di dekat Palang Krapyak, Klaten, Senin sore.
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta memanfaatkan FinExpo 2026 untuk mengedukasi pekerja mandiri dan pelaku UMKM tentang perlindungan sosial.