Advertisement
Aktivis Ingatkan Kewaspadaan soal Kredit Fiktif
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Munculnya fenomena kredit fiktif patut diwaspadai banyak pihak baik dari kalangan perbankan maupun masyarakat umum agar tidak dirugikan. Di sisi lain masyarakat umum bisa berpotensi menjadi korban jika identitasnya dicatut sebagai penerima kredit fiktif.
Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba menilai fenomena kredit fiktif sebenarnya banyak terjadi di berbagai kota termasuk di DIY. Oleh karena itu di jajaran perbankan harus meningkatkan kewaspadaan. Fungsi Dewan Pengawas Perbankan harus berjalan ketika ada pengajuan kredit dalam jumlah besar. Bahkan jika bank tersebut milik daerah yang dimodali APBD, maka legislatif sebenarnya harus memainkan perannya sebagai kontrol.
Advertisement
Menurutnya pengajuan kredit untuk perseorangan biasanya tergolong susah harus melalui survei, namun ketika mengatasnamakan perusahaan kadang mendapat kemudahan. Celah inilah yang berpotensi dimanfaatkan oleh sindikat. Salah satu syarat yang menurutnya penting adalah untuk pengujian keaslian KTP pemohon.
Baca juga: Surat Telegram Polri Dicabut, Media Massa Boleh Rekam Polisi Arogan
“Apakah bank konvensonal atau milik pemerintah punya enggak kira-kira alat untuk uji forensiknya karena mungkin selama ini hanya berdasarkan foto copy KTP, kalau belum ada alatnya, ya diadakan. Enggak harus ke Semarang untuk forensik data itu, untuk antisipasi minimal, kadang orang meminjam justru didatangi, suruh tanda tangan dan cepat pencairannya,” katanya dalam diskusi media, Senin (4/4/2021) sore.
Kamba menilai kewaspadaan terhadap syarat pencairan kredit dalam jumlah besar harus dilakukan karena jika kredit fiktif itu terjadi dan nilainya besar maka bisa mengarah ke tindakan korupsi atau tindak pidana pencucian uang.
“Tetapi soal itu pidana atau tidak nanti penegak hukum yang menangani, tetapi kami ingin mengingatkan bahwa kredit fiktif itu jangan sampai terjadi terutama di bank plat merah,” ujarnya.
Baca juga: 3 Polisi Kasus Unlawful Killing Anggota FPI Ditetapkan Tersangka
Politikus PDIP Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro yang hadir dalam diskusi itu menyampaikan, pihaknya mendapatkan sejumlah aduan terkait kredit fiktif yang pengajuannya mengatasnamakan salah satu perusahaan. Adapun pencatutan identitas itu seolah mengatasnamakan karyawan untuk pengajuan kredit.
“Bahkan ada pengangguran dia beternak kambing, penggembala kambing diberi baju seragam seolah sebagai karyawan lalu dikasih ID Card, slip gaji akhirnya bisa dianggap hutang, ini keteledoran dan kelalaian,” katanya.
Pria yang juga anggota DPRD Kota Jogja ini sepakat bahwa dewan pengawas harus berfungsi dengan baik untuk melakukan kontrol terhadap kredit dalam jumlah besar. Selain itu sudah sepatutnya legislatif ikut menjalankan fungsi pengawasan terutama pada bank plat merah, termasuk menggunakan mekanisme pansus pengawasan ketika ditemukan kasus kredit fiktif. (Sunartono)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Patahan Pemicu Gempa Membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, BRIN: Di Dekat Kota-Kota Besar
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Tol Jogja-Solo Beroperasi Gratis untuk Mudik Lebaran 2024, Ini Ketentuan Mobil Melintas dan Pintu Keluar Masuknya
- Farmasi UAD Kembali Giatkan Sekolah Lansia Segar Guna Tingkatkan Kesehatan Lansia di Wirobrajan
- Stok Darah dan Layanan Donor Darah di PMI Kabupaten & Kota di DIY, Kamis 28 Maret 2024
- Baznas Jogja Buka Booth di Pusat Keramaian, Permudah Masyarakat Bayar Zakat
- KAI Daop 6 Turunkan Paksa 11 Penumpang yang Nekat Merokok dalam Kereta
Advertisement
Advertisement