Sawit Hadapi Tantangan Produktivitas dan Kebijakan
“Industri sawit membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, negara, petani, dan masyarakat,"
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) Idulfitri tahun ini secara penuh atau tidak mencicilnya seperti tahun lalu.
“THR harus dibayarkan, ketentuan harus dibayar penuh tidak bisa dikurangi,” kata Sultan, Kamis (15/4/2021).
BACA JUGA: Gara-Gara Takziah, Satu RT di Gunungkidul Masuk Zona Merah Corona
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta baskara Aji mengatakan Gubernur DIY sudah mengeluarkan edaran terkait pembayaran THR. Edaran tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Menurut dia, SE Menteri Tenaga Kerja dan SE Gubernur sama, menyebut THR harus dibayarkan secara penuh paling lambat H-7 Lebaran. “Tidak boleh dicicil,” kata Baskara Aji.
Namun jika ada yang belum mampu membayarkan THR sampai H-7, kata Baskara Aji, perusahaan harus menyampaikan permasalahannya kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans). Nantinya persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai kesepakatan bisa H-1 atau H-2 atau H-3, “Prinsipnya tidak boleh dicicil,” tegas dia.
BACA JUGA: Berawal dari Surat Kaleng, Kejaksaan Telusuri Dugaan Korupsi di Dinas Bantul
Kepala Disnaketrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan THR harus dibayar penuh. Jawatannya sudah membentuk posko pengaduan THR bersama dinas tenaga kerja yang ada di kabupaten dan kota .
Disnaketrans DIY juga akan memantau perusahaan-perusahaan untuk mendorong pembayaran THR, dan “Sebagai upaya deteksi dini,” kata dia. Sejauh ini Aria mengaku belum ada perusahaan yang menyampaikan keberatan atau menunda pembayaran THR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
“Industri sawit membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, negara, petani, dan masyarakat,"
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.
Geopark Gunungsewu akan menjalani revalidasi UNESCO 2027. Pemkab Gunungkidul menyiapkan perbaikan sejumlah catatan asesor.
Syahganda Nainggolan membantah Prabowo menyarankan Gibran fight di PTUN. Ia menyebut pandangan hukum Yusril sudah tepat.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul bersama DPRD Bantul terus menggencarkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi perda
Toyota menghidupkan kembali Celica lewat GR Celica Rally1 yang akan berlaga bersama GR Yaris di WRC 2027.