Anggaran Ganti Rugi Belum Tersedia, Warga Terdampak Jalan Tol Jogja-Solo Diminta Sabar

Foto ilustrasi. - ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
05 Juni 2021 07:27 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Jogja-Solo, Wijayanto berharap agar warga terdampak pembangunan jalan tol bersabar dengan segala proses dan pentahapan pencairan dana ganti kerugian. Saat ini, proses dan tahapan pembebasan lahan terus berjalan.

"Tim Appraisal sudah turun untuk menyelesaikan penilaian di Cupuwatu dan Kadirojo 2. Tetapi waktu musyawarahnya belum bisa kami pastikan karena belum ada anggaran untuk bayar tanahnya," katanya, Jumat (4/6/2021).

Ia menjelaskan kebutuhan dana untuk pembebasan lahan untuk seksi 1 masih sekitar Rp2 triliun. Hingga kini, LMAN sudah menyalurkan sekitar Rp1,195 triliun sebanyak Rp887,975 M di wilayah Jawa Tengah dan Rp307,490 M di wilayah DIY. "Jateng sebanyak 1.034 bidang dan DIY 244 bidang," paparnya.

Baca juga: Petani Hutan Kulonprogo, Gunungkidul, & Sleman Dapat Hibah Kendaraan Ratusan Juta

Terkait nilai ganti kerugian yang diterima warga terdampak, kata Totok, sepenuhnya kewenangan tim appraisal. Tim appraisal bekerja secara independen tanpa intervensi baik dari PPK maupun BPN. "Untuk tiga dusun tersebut ada sekitar 250 bidang. Kami tinggal nunggu pencocokan data appraisal dan nominatif," katanya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Pengadaan Lahan Jalan Tol Kanwil BPN DIY, Syamsul Bahri. Dia mengatakan kegiatan musyawarah warga terdampak masih menunggu ketersediaan dana. Hal ini dilakukan agar jeda waktu pencairan dana ganti kerugian tidak terlalu lama.

"Jadi seperti itu. Kami masih menunggu ketersediaan dana sebelum musyawarah warga kami gelar. Agar jeda waktunya (pencairan) tidak terlalu lama. Agar nilai ganti kerugian benar-benar menguntungkan warga," kata Syamsul.

Baca juga: Pekan Depan, Pedagang Pasar di Sleman Mulai Diberi Vaksin Covid-19

Hingga kini, lanjut dia, tim appraisal masih melakukan penilaian di tiga dusun berbeda. Mulai Cupuwatu, Kadirojo 2 dan Temanggal 1. Sama halnya dengan PPK, Syamsul menyatakan jika hasil penilaian ganti kerugian menjadi wewenang dari tim appraisal.

Selama ini, kata Syamsul, warga terdampak selama ini tidak mempermasalahkan nilai ganti kerugian yang diterima. Justru banyak yang senang dan bersyukur. "Kami belum mendapatkan informasi warga kecewa dengan nilai ganti kerugian yang diterima. Kami masih menunggu hasil dari penilaian itu. Ya targetnya Juni ini selesai dan dilaporkan," katanya.