Terdampak Covid-19, PAD Sleman Turun Drastis

Ilustrasi APBD. - JIBI
08 Juni 2021 20:17 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Pandemik Covid-19 berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sleman. Pemkab Sleman mengaku kehilangan potensi PAD di atas Rp350 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Haris Sutarta mengatakan sebelum pandemi terjadi Pemkab menargetkan pendapatan sebesar Rp1,1 miliar. Namun, selama pandemi terjadi target pendapatan diturunkan menjadi Rp700 miliar. "Ya potensi PAD yang hilang sekitar Rp350 miliar," ujarnya, Selasa (8/6/2021).

Menurut Haris, penurunan PAD antara 30 hingga 35% berasal dari sektor hotel dan restoran. Kondisi tersebut tidak lepas akibat tidak adanya tamu yang menginap di hotel. Selain sektor ini, pajak hiburan maupun Penerangan Jalan Umum (PJU) juga jadi penyumbang terbesar PAD.

"Hanya saja kami juga menurunkan target PJU dan hiburan karena tidak ada pengunjung. Imbasnya memang pemakaian listrik tidak terlalu siginifikan juga," katanya.

Dari target PAD sebesar Rp700 miliar, lanjut Haris, hingga Mei 2021 total PAD yang sudah masuk sebesar 42%. Pada Juni ini, BKAD menargetkan minimal PAD tercapai 50%. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk bisa menaikkan pendapatan. Salah satunya dengan mendaftarkan dan mengawal objek baru atau objek yang selama ini belum terdaftar sebagai wajib pajak.

"Meskipun ada pandemi namun ada sejumlah usaha baru yang bermunculan. Mulai dari kafe dan restoran. Kami lakukan intensifikasi dan optimalisasi pendataan dan pemantauan," katanya.

Selain itu, BKAD juga terus mendorong capaian pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2). Menurutnya, penerimaan PBB P2 cukup potinsial membantu PAD. Bahkan terdapat satu kapanewon yang pada Mei lalu mampu melunasi PBB P2 lebih awal.

"Yang baru lunas (PBB-P2) baru Kapanewon Cangkringan. Kami terus bekerja sama dengan pemerintah kalurahan untuk melakukan pekan pembayaran di tingkat kalurahan untuk mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya," katanya.

BACA JUGA: Meski Kasus Covid-19 DIY Masih Tinggi, Pemda Tak Akan Tes Acak di Perbatasan

Sebelumnya, Panewu Cangkringan Suparmono mengatakan realisasi pelunasan PBB P2 pada Mei tahun ini menjadi sejarah baru bagi masyarakat Cangkringan. Padahal dalam empat tahun terakhir, pekunasan PBB P2 di Cangkringan selalu terjadi pada September.

"Tapi tahun ini seluruh warga Cangkringan mampu melunasi PBB P2 pada Mei lalu. Ini sejarah baru," kata Suparmono.

Total dari lima kalurahan di Cangkringan, PBB P2 yang terhimpun dan disetor ke Pemkab sebesar Rp593,2 juta. Hal ini menunjukkan, katanya, masyarakat percaya kepada pemerintah saat diminta membayar lebih cepat mereka dapat melakukan untuk membantu pembangunan di daerah.

"Sejak Februari kami berkomitmen, pak lurah, pak dukuh untuk melunasi PBB P2 pasa Mei. Untuk membantu keuangan di Pemkab. Ini masa sulit bagi Pemkab karena Covid-19. Dan akhirnya bisa," ujarnya.