Investasi di Gunungkidul Tembus Rp488 Miliar dalam Enam Bulan
Investasi di Gunungkidul pada semester pertama 2026 mencapai Rp487,66 miliar atau 56,8% dari target investasi tahun ini.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Bupati Gunungkidul Sunaryanta belum mengambil kebijakan darurat penanggulangan Corona.
“Nanti malam [kemarin] baru akan dirapatkan. Yang jelas, semua harus melalui kajian sehingga kebijakan diambil bisa maksimal dalam upaya penanggulangan,” kata Sunaryanta, Senin (14/6/2021).
Menurut dia, sudah ada beberapa masukan, mulai opsi penutupan wisata hingga pelarangan acara hajatan untuk sementara waktu. Namun demikian, kebijakan yang dibuat tak serta merta melihat kondisi yang ada di lapangan saja. Peraturan juga mengacu dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah DIY.
“Semua harus disinergikan. Mudah-mudahan setelah rapat ada kepastian berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil untuk penanggulangan,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Hary Sukmono mengatakan, belum ada kebijakan terkait dengan destinasi wisata. Hingga sekarang objek wisata di Gunungkidul masih buka seperti biasa.
“Belum ada penutupan dan saat rapat koordinasi penanggulangan Covid-19 juga tidak disinggung. Namun demikian, apabila pimpinan memutuskan maka kami siap melaksanakan peraturan tersebut,” katanya.
Kasus Covid-19 di Gunungkidul terus bertambah dan belum menunjukkan tanda-tanda melandai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Investasi di Gunungkidul pada semester pertama 2026 mencapai Rp487,66 miliar atau 56,8% dari target investasi tahun ini.
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta. Tersedia 12 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tersedia 15 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Pemkab Bantul memastikan izin Gereja Misi Sejahtera akan diberikan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
Tambahan dana transfer ke daerah telah dihitung pemerintah dan kini menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan.
Data pariwisata DIY dinilai belum utuh. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memperbaiki kualitas data untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.