Mal Pelayanan Publik, Ngurus Perizinan Jadi Tidak Ribet

dari kiri: Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dan Kapolresta Jogja Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, saat peresemian Mal Pelayanan Publik.- Harian Jogja - Ujang Hasanudin
01 Juli 2021 06:17 WIB Ujang Hasanudin Jogja Share :

JOGJA- Pemerintah Kota Jogja resmi memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) setelah diresmikan pada Rabu (30/6/2021). Keberadaan MPP tersebut mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan usaha maupun dokumen administrasi kependudukan karena semua intansi yang terlibat ada dalam naungan MPP tersebut.
Agung, 23, salah satu warga Jogja merasa dipermudah saat mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di MPP Jogja. Ia merasa dipermudah karena cukup mendatangi satu loket saja, kemudian tidak sampai lima menit selesai pengurusan. “Alhamdulilah cepat dan pelayanan ramah,” ucap Agung di MPP, Rabu.
Selain pengurusan pajak, di MPP ada 19 intansi, di antaranya seperti anjungan Bank BPD DIY, anjungan Imigrasi, anjungan Kementerian Agama, anjungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, anjungan Polresta Jogja, anjungan Samsat, anjungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), KPP Pratama, anjungan Kantor Pertanahan, dan anjungan Bea dan Cukai.
“Masyarakat cukup memasukan berkas yang diajukan dalam satu loket, selanjutnya berkas yang berjalan sementara pengguna pelayanan tinggal menunggu perizinan jadi,” kata Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, saat peresmian MPP.
Hadir dalam peluncuran MPP Kota Jogja tersebut Kapolresta Jogja Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST), Nur Widihartana, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Aman Yuriadijaya. Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti juga sempat hadir dalam pembukaan MPP tersebut dan memberikan testimoni.
Heroe mengatakan kantor dulu yang melayani satu atap seluruh perizinan saat ini menjadi MPP sebagai bagian respons perubahan paradigma pertanggungjawaban birokrasi supaya proses perizinan betul-betul bisa dijaga akuntabilitasnya. Meskipun pengurusan perizinan dikembalikan pada instansi masing-masing, tetapi MPP tak mengurangi kecepatan, kemudahan, transparansi, dan akuntabulitas pelayanan terhadap semua hal.
“Meski saat ini dalam melayani masyarakat dikembalikan pada dinas masing-masing, tapi di MPP kami gunakan sistem tak lagi orang jalan dari loket ke loket tapi di MPP yang jalan adalah berkasnya. Orang dapat layanan memasukan dalam satu loket tinggal menunggu kalau lengkap langsung dapat perizinan tapi kalau belum lengkap diselesaikan ke loket lainnya,” ujar Heroe.
Menurut Heroe, hal tersebut untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Masyarakat tak perlu lagi berpindah pindah kantor tempat tapi hanya ada satu tempat dan hanya masukan satu loket.
Ia berharap intansi vertikal yang terlibat dalam pelayanan publik di Jogja bisa bergabung semua. Karena MPP menjadi tempat sejumlah intansi terkait termasuk instansi perbankan.
MPP menjadikan orang dalam mengurus apapun tak perlu pindah-pindah kantor dan tempat parkir sehingga dengan cara itu memudahkan masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan.
Ke depannya, Pemkot Jogja juga ingin semua pelayanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga tidak perlu lagi fotokopi KTP dan kartu keluarga dalam mengurus perizinan.
“MPP ini bisa memahami tidak semua layanan di instansi urus surat kadang urus kartu dan memerlukan foto, maka di sini siapkan tempat untuk foto berkaitan dengan layanan instansi terkait. MPP tak hanya jadi tempat memproses. Kami juga memberikan kenyamanan warga untuk menyiapkan berbagai macam kenyamanan termasuk Koperasi Wiwara, yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Kita ingin ciptakan MPP betul betul MPP nyaman bagi warga jogja,” ucap Heroe.
Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mentakan MPP yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri PAN-RB No.23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemkot Jogja untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Pelayanan pada MPP diharapkan tak hanya mudah, cepat, serta memiliki prosedur jelas, tetapi juga merupakan one stop services atau satu tempat tujuan yang menyediakan berbagai layanan.
Dengan demikian, masyarakat tak perlu mobilitas tinggi untuk dapat menikmati berbagai layanan tetapi cukup pergi ke satu tempat saja. “Selayaknya mal yang biasa kita temui dalam aktivitas komersial, MPP Jogja yang menghadirkan 19 unit anjungan pelayanan, juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang musala, minimarket, tempat bermain serta ruang laktasi yang bersih dan nyaman,” kata Haryadi.

Kualitas Pelayanan
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Diah Natalisa, dalam sambutannya melalui daring mengapresiasi atas komitmen dalam menjaga kualitas pelayanan publik bahkan meningkat sekaliput dalam kondisi pandemi, semoga MPP Jogja bisa memberikan manfaat dan jadi kebanggan warga Jogja.
Menurut Diah, pada era disrupsi pemerintah tak boleh bergerak lambat tetapi harus terus inovasi. Percepatan pelayanan publik dibutuhkan dan didukung birokrasi baik, bersih, sederhana, fleksibel, dan SDM aparatur berkualitas. Masa pandemi merupakan proses pembelajaran tiap orang melakuan perubahan ubah pola kerja daan beradaptasi.
“MPP Jogja diharapkan dapat memanfaatkan berbagai perubahan dengan cara inovasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakt. Diharapkan jadi salah satu penggerak roda perekonomian setempat tetapi tetap dengan disiplin protokol kesehatan. MPP gerbang utama kemudahan usaha,” kata Diah.