MJM 2026 Pecahkan Rekor, UMKM dan Budaya Ikut Terdongkrak
MJM 2026 di Prambanan pecahkan rekor peserta, dorong UMKM, budaya, dan aksi lingkungan berkelanjutan.
Ilustrasi salat Iduladha /Harian Jogja- Uli Febriarni
Harianjogja.com, SLEMAN- Untuk mencegah penularan Covid-19, Pemkab Sleman menerbitkan aturan pelaksanaan ibadah saat Iduladha 1422 H/2021 M. Pemkab meminta warga untuk melaksanakan shalat Iduladha cukup di rumah saja.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo meminta agar shalat Iduladha pada Selasa (20/7/2021) nanti tidak dilakukan secara berjemaah baik di masjid, musala ataupun tempat lainnya. Pelaksanaan salat Iduladha, kata Kustini cukup dilaksanakan di rumah saja. Pemkab sudah mengeluarkan kebijakan ini sesuai SE No.451/01900.
"Untuk tatacara salat Iduladha di rumah Kustini meminta masyarakat untuk merujuk pada panduan yang dikeluarkan oleh Kemenag," katanya, Jumat (16/7/2021).
Kustini menambahkan untuk malam takbiran di masjid, musala, maupun tempat lainnya yang digelar bersama-sama dalam satu tempat termasuk takbir keliling ditiadakan. "Kebijakan ini dikeluarkan merujuk pada SE Kemenag No.17/2021 yang mendiakan sementara peribadatan di tempat ibadah. Apalagi saat ini masih digelar PPKM Darurat ," katanya.
Terkait kegiatan pemotongan hewan kurban, kata Kustini, dilaksanakan dalam waktu tiga hari setelah Salat Iduladha. Yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah atau tanggal 21, 22 dan 23 Juli 2021. Untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban, ia meminta agar pemotongan hewan kurban laksanakan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dan memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
Jika nantinya kapasitas pemotongan di RPH-R belum memadai, lanjut Kustini, maka pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R. Hanya saja panitia kurban wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman.
"Kalau memang pemotongan digelar di luar RPH-R, maka pemotongan hewan kurban hanya dihadiri oleh panitia dengan jumlah panitia dibatasi agar tidak menimbulkan kerumunan," katanya.
BACA JUGA: Hari Ini 65 Warga DIY Dilaporkan Meninggal karena Covid-19
Dalam proses perobohan dan penyembelihan hewan kuban, Ia meminta agar panitia mengatur jarak minimal satu meter dan tidak saling berhadapan antar panitia. Kalau tidak memungkinkan jarak minimal satu meter antar orang, maka prosesnya wajib menggunakan Alat Pelindung Diri.
"Untuk penyebaran atau distribusi daging kurban harus dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik. Sekali lagi, ini untuk menghindari terjadinya kerumunan," paparnya.
Hal senada disampaikan Kepala Kantor Kemenag Sleman, Sidik Pramono. Berdasarkan SE Menteri Agama No.17/2021, kegiatan malam takbiran maupun takbir keliling dan salat Iduladha ditiadakan di kabupaten yang menerapkan PPKM Darurat.
Untuk teknis pemotongan hewan kurban, Sidik mengatakan tetap digelar di RPH-R. Kalau tidak memungkinkan, lanjutnya, pemotongan hewan kurban dilakukan di luar RPH-R. "Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," katanya.
Plt Kepala DP3 Sleman Suparmono mengatakan stok dan ketersediaan hewan kurban tahun ini aman, baik dari segi populasi ternak dan juga dari aspek kesehatan hewannya. Jumlah sapi saat ini tercatat 6.409 ekor, kambing 3.349 ekor dan domba 7.723 ekor.
"Pemantauan pasar hewan kurban sudah rutin dilakukan setiap tahun. Pemantauan di kelompok ternak ini, dilakukan dengan kunjungan atau pelayanan terpadu hewan (Yanduwan) yang rutin dilakukan oleh petugas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
MJM 2026 di Prambanan pecahkan rekor peserta, dorong UMKM, budaya, dan aksi lingkungan berkelanjutan.
Seorang petani di Kulonprogo mengantar anak disabilitas ke job fair Disnaker, berharap sang anak mendapat pekerjaan yang layak dan mandiri.
Oracle memangkas 21.000 karyawan akibat restrukturisasi dan adopsi AI, sebagai bagian efisiensi bisnis cloud dan infrastruktur digital.
Dinkes Sleman rencanakan Raperda KTR masuk Prolegda 2027, atur ruang publik dan keseimbangan hak perokok serta nonperokok.
Pemerintah bebaskan PPN tiket pesawat ekonomi domestik selama libur sekolah 2026 untuk dorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
Pemkab Gunungkidul perbaiki 256 RTLH dengan anggaran Rp5,12 miliar. Target rampung akhir September melalui program APBD 2026.