Begini Skenario Pemkab Sleman Jika PPKM Darurat Diperpanjang

Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo-Harian Jogja - Abdul Hamid Razak\\r\\n
18 Juli 2021 18:57 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Pemerintah belum resmi memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berakhir pada 20 Juli ini. Meski begitu, Pemkab Sleman sudah bersiap jika PPKM Darurat diperpanjang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Joko Hastaryo mengatakan PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, lembaganya tetap menjalankan program-program pengendalian penyebaran Covid-19.

"Kalau yang spesifik untuk bidang kesehatan, kami tetap melakukan 3 T tentu dilakukan lebih optimal. Tracing diperkuat, testing diperbanyak dan treatmen harus dipastikan kesiapannya," kata Joko kepada Harianjogja.com, Minggu (18/7/2021).

Pada aspek treatmen ini, lanjut Joko, Dinkes tidak hanya menangani pasien yang terpapar Covid-19 tetapi juga persoalan turunannya. Dinkes akan terus berupaya meminimalkan problem kelangkaan oksigen, konversi bed ke bed isolasi, hingga kelangkaan obat-obatan. "Itu harus segera diatasi," katanya.

BACA JUGA: Covid-19 Varian Delta Sudah Masuk DIY, Ini Upaya Pemda Cegah Wabah Meluas

Dinkes juga akan terus memaksimalkan program vaksinasi ke masyarakat. Vaksinasi Covid-19 saat ini sudah diperluas untuk remaja usia 12 tahun ke atas. Selain itu, para petani juga menjadi sasaran penerima vaksin.

Jumat (16/7/2021) lalu sekitar 150 petani di wilayah Cangkringan dan ratusan santri, pemuka agama dari berbagai wilayah di Sleman mulai divaksin. Pemkab mentargetkan Agustus mendatang capaian vaksinasi di Sleman mencapai 70%.

Koversi Bed
Terkait penambahan jumlah tempat tidur di masing-masing rumah sakit rujukan, Joko tetap merujuk pada keputusan Kementerian Kesehatan. Menurut Joko, Kemenkes sudah mengimbau rumah sakit rujukan menambah jumlah bed pasien Covid-19 hingga 40% dari kapasitas bed yang ada.

"Imbauan dari Menkes sekarang agar rumah sakit memenuhi 40 persen dari kapasitas untuk penanganan Covid-19. Sebagian besar rumah sakit belum bisa mencapai ketentuan itu, baru beberapa rumah sakit yang mampu mengkonversi 40 persen bed-nya untuk Covid," kata Joko.

Diakui Joko, untuk menambah jumlah bed bagi rumah sakit tidak mudah. Selain terbentur biaya, sarana dan prasarana yang sudah ada, juga terkendala SDM kesehatan. "Di RS itu juga dikenal istilah zonasi. Merah adalah untuk bangsal infeksius termasuk untuk isolasi Covid ini. Nah untuk perluasan zona merah ini bukan hal mudah, harus merombak tata ruang dan tata kelola pergedungan. Belum lagi aspek SDM," tandasnya.

Plt Kepala Satpol PP Sleman Susmiarto mengatakan PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, Satpol PP akan terus mendukung dan menjalankan kebijakan pemerintah. "Kami tetap akan mendukung agar PPKM Darurat bisa diterapkan efektif untuk menurunkan tingkat penularan Covid," tegasnya.

Satpol PP, lanjutnya, berharap upaya penanganan Covid di hulu juga harus digarap untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membatasi mobilitas. Selain itu, kata Susmiarto masyarakat harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Satgas terbawah konsisten melakukan pengawasan, termasuk 3T.

"Selain itu, program vaksinasi juga harus terus digalakkan. Jangan sampai PPKM Darurat kesannya hanya penegakan hukum. Sebab sesungguhnya semua bertujuan untuk menurunkan dampak Covid-19 bagi keselamatan masyarakat," paparnya. (Abdul Hamid Razak)