Advertisement

Desa di Bantul Harus Anggarkan Minimal 8% untuk Covid-19, Termasuk Bansos Warga Terdampak

Catur Dwi Janati
Selasa, 27 Juli 2021 - 14:17 WIB
Nina Atmasari
Desa di Bantul Harus Anggarkan Minimal 8% untuk Covid-19, Termasuk Bansos Warga Terdampak Ilustrasi. - Ist/Freepik

Advertisement

Harianjogja.com, BANTUL - Berbagai bantuan sosial terus digelontorkan pemerintah pusat maupun daerah selama PPKM. Di lingkup pemerintahan paling dasar, Kalurahan turut memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak melalui anggaran dana desa.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih pada Selasa (27/7/2021) menyampaikan berbagi bansos dari bermacam-macam skema anggaran terus disalurkan pemerintah kepada warga terdampak. Dijelaskan Halim, bansos Kalurahan disokong dari pemanfaatan dana desa di masing-masing Kalurahan.

Advertisement

"Bansos di Bantul itu ada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) itu dari dana desa, ada BST APBN, BST APBD Kabupaten, kemudian ada kiriman dari Kemensos 3000 paket beras. BLT DD sudah berjalan," ujarnya.

Baca juga: Waspada! Praktik Gendam Bermodus Pemberian Bantuan Marak di Gunungkidul

Dalam aturan, Desa atau Kalurahan minimal mengalokasikan delapan persen anggaran untuk penanganan Covid-19. Alokasi anggaran itu di antaranya digunakan untuk berbagai sarana fisik, pengelolaan selter hingga memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak.

"Jadi setiap Kalurahan kan beda-beda angkanya. Sesuai dengan angka dana desanya. Delapan persen dari DD digunakan untuk penanganan Covid-19 dan sebagian dari delapan persen itu dipakai untuk BLT DD," imbuhnya.

Meski belum semua bansos tersalurkan, Halim berharap bantuan bisa diberikan kepada warga secepatnya. "Memang belum semua, tapi bulan ini harus selesai," tandasnya.

Baca juga: Selama PPKM, Anak di Bawah 12 Tahun Dilarang Naik Pesawat

Lurah Sidomulyo, Edi Murjito menyebutkan setidaknya ada 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan BLT DD di Sidomulyo. "Di Sidomulyo cuma 30 KPM atau KK. Nominalnya Rp300.000 per bulan. Pertimbangannya 30 KK belum menerima bantuan program yang lain baik itu PKH, BPNT, BST, dan lain-lain,"

"BLT DD sudah disalurkan sejak 2021 melalui anggaran dana desa 2021. Ini sudah enam bulan berjalan. Ini mau ketujuh-kedepalan. Harapannya bisa sedikit meringankan yang bersangkutan," ujarnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus

News
| Jum'at, 26 April 2024, 10:57 WIB

Advertisement

alt

Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali

Wisata
| Sabtu, 20 April 2024, 19:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement