RPJMD Gunungkidul Diketok, Legislatif Ingatkan Janji Politik Bupati

Ilustrasi Raperda. - ist
27 Juli 2021 06:57 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, WONOSARI – Rancangan Peraturan Dearah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah disepekati bersama-sama pada Kamis (22/7/2021). Diharapkan program-program yang dimiliki dijalankan sesuai dengan janji-janji politik yang disuarakan pada saat kampanye.

Salah satu desakan ini disuarakan oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul,  Ery Agustin S. Menurut dia sudah tidak ada masalah dengan RPJMD karena sudah disepakati bersama-sama antara bupati dengan dewan. “Sudah disepakati Kamis lalu [22/7]. Jadi, sudah tidak ada masalah karena target pembahasan sudah selesai sebelum masa enam bulan usai pelantikan,” kata Ery, Senin (26/7/2021).

BACA JUGA : Dinkes Gunungkidul Targetkan Vaksinasi 4.000 Warga per Hari

Menurut dia, RPJMD salah satunya memuat tentang visi misi bupati pada saat kampanye. Ery juga mengingatkan didalam pelaksanaan harus sejalan antara bupati dengan OPD di lingkup pemkab guna mewujudkan program yang ada.  “Visi misi bupati harus jadi pedoman kinerja masing-masing OPD,” katanya.

Ditambahkannya, pada saat kampanye bupati dan wakil bupati memiliki gagasan untuk pengembangan sektor kepariwisataan, ekonomi kerakyatan serta investasi. Ery berharap janji-janji tersebut bisa direalisasikan sehingga upaya mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan di Gunungkidul benar-bernas bisa terlaksana.

“Semua sudah terdokumentasi dalam RPJMD. Jadi, program yang ada harus dijalankan sehingga tidak hanya tertuang di atas kertas saja,” kata Politikus Golkar ini.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto.  Menurut dia, fraksinya sudah memberikan sejumlah cacatan berkaitan dengan program yang tertuang dalam RPMD.

Salah satu catatan menyangkut tentang program pencegahan bunuh diri. Ari berpendapat masalah harus diatasi dengan penanganan serius agar jumlah kasus bisa ditekan setiap tahunnya. “Masih ada banyak. Misalnya Pendapatan Asli Daerah harus dioptimalkan lagi guna untuk mendukung pembangunan daerah. Kami juga meminta target kepesertaan BPJS Kesehatan bisa ditingkatkan menjadi 100%,” katanya.

BACA JUGA : Pelaku Usaha di Gunungkidul Desak Pemerintah Segera Buka Tempat Wisata

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanto mengatakan, materi yang tertuang dalam RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi yang dimiliki bupati. RPJMD memiliki visi Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat Tahun 2026. Didalam visi itu terdapat dua misi, yakni mewujudkan tatanan pemerintahan yang berkualitas dan dinamis, serta mewujudkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

“Sapta karya program unggulan dan menjadi panduan dalam mencapai visi pembangunan daerah yang diinternalisasikan dalam misi pembangunan yang akan dicapai,” katanya.