Lurah Bohol Margana Dipecat, Bupati Gunungkidul Segera Tunjuk PJ Lurah
Lurah Bohol Margana diberhentikan setelah kasus korupsinya inkrah. Pemkab Gunungkidul segera menunjuk PJ Lurah sebelum PAW pada 2027.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, WONOSARI – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul menargetkan pendapatan asli daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp22 miliar. Meski demikian, hingga akhir Agustus mendapatan yang masuk baru sebesar Rp14.747.901.735.
Kepala Bidang Bina Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian, BKAD Gunungkidul, Supriyatin mengatakan, upaya penagihan PBB masih dilakukan. Selain menyediakan pos-pos pembayaran yang bekerjasama dengan bank, juga dilakukan sistem jemput bola ke kalurahan-kalurahan.
BACA JUGA : Sudah Ada Keringanan, Pembayaran PBB di Kota Jogja Baru
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September. Hanya saja, hingga Senin (30/8), jumlah realisasi yang masuk belum sesuai target.
Menurut dia, di tahun ini, pemkab membebankan pendapatan dari PBB sebesar Rp22 miliar. Adapun pendapatan yang masuk baru sebesar Rp14.747.901.735 atau tercapai 67% dari target yang ditentukan. “Kami terus berupaya agar target ini bisa terpenuhi,” katanya Senin (30/8/2021).
Masyarakat pun diimbau membayar PBB tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk menghindari beban denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. “batasnya sampai akhir September. Kalau membayarnya setelah September maka akan dikenakan sanksi denda,” katanya.
Ia menambahan, meski ada pemberlakukan PPKM sejak awal Juli lalu hingga sekarang, pemkab tidak memberikan keringanan terkait dengan PBB. “Tahun lalu ada kebijakan memundurkan jatuh tempo pembayaran, tapi untuk sekarang tetap sama, yakni berakhir di akhir September,” katanya.
BACA JUGA : Ribuan Warga Jogja Ajukan Keringanan PBB, Tapi Masih
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan, terus berupaya memaksimalkan PAD yang bersumber dari PBB. Selain memperluas jaringan pembayaran, juga ada upaya insentif bagi wilayah yang melakukan pelunasan lebih cepat. “Penghargaan dulu hanya diberikan untuk lurah, tapi mulai tahun ini kapanewon juga memperolehnya. Penghargaan ini bertujuan memaksimalkan penerimaan PAD dari PBB,” katanya.
Menurut dia, penerimaan PAD sangat berperan dalam upaya pembagunan di Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target pendapatan dari sektor PBB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Lurah Bohol Margana diberhentikan setelah kasus korupsinya inkrah. Pemkab Gunungkidul segera menunjuk PJ Lurah sebelum PAW pada 2027.
Polda DIY mengungkap 21 kasus curanmor dan menangkap 26 tersangka. Aksi paling banyak terjadi Sabtu hingga dini hari.
Jajang Mulyana mencetak gol untuk PSS Sleman saat melawan Bhayangkara Lampung FC. Ia juga menjelaskan selebrasi dan posisi barunya.
Bakom mengajak Dewan Pers memperkuat kualitas informasi, literasi digital, dan keberlangsungan industri media di tengah perkembangan AI.
Kemendiktisaintek memperketat pengawasan jurnal ilmiah nasional untuk mencegah jurnal predator dan menjaga integritas akademik.
BPS mencatat kemiskinan Gunungkidul turun menjadi 13,27% pada 2026. Namun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.