APBD DIY 2027 Disiapkan Rp4,93 Triliun, Fokus pada Tiga Hal Ini
APBD DIY 2027 dirancang Rp4,93 triliun. Sri Sultan HB X fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan.
Ilustrasi BPJS Kesehatan./Bisnis Indonesia-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, SLEMAN- Manfaat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS sangat dirasakan oleh Jatmiko, warga Sanggrahan, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
Dalam layanan kesehatan, Miko sapaan akrab Jatmiko, awalnya belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Saat itu, sebelum 2015 istrinya melahirkan anak pertama. Dikarenakan satu dan lain hal, proses persalinan harus dilakukan secara sesar.
"Iya, waktu itu anak pertama sesar. Biaya sendiri, kalau tidak salah habis Rp12 jutaa-an. Saya waktu itu belum menjadi peserta BPJS Kesehatan," cerita Miko kepada Harian Jogja, Jumat (10/9/2021).
Beberapa bulan setelahnya, Miko mulai berfikir untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri. Ia pun mendaftarkan keluarganya untuk mengikuti program JKN KIS tersebut. Keputusannya sangat tepat. Pasalnya, saat persalinan anak keduanya, prosesnya kembali dilakukan secara sesar.
BACA JUGA: Uji Coba Pembukaan Objek Wisata Taman Pintar Dialihkan ke Gembira Loka Zoo
"Ini berangkat dari pengalaman pertama biasanya begitu. Nah, anak kedua lahir dengan cara sesar. Alhamdulillah proses persalinan sesar ditanggung BPJS Kesehatan," katanya.
Ia mengaku, saat itu hanya membayar Rp2 jutaan karena naik kelas waktu itu. Namun proses kenaikan kelas dan pembayaran tersebut juga sudah disampaikan sebelumnya oleh managemen rumah sakit. "Iya tidak masalah itu karena memang waktu itu saya minta naik kelas," katanya.
Diakuinya, manfaat menjadi peserta program JKN KIS sangat besar. Hal itu diutarakan karena seseorang jatuh sakit atau mengalami gangguan kesehatan tidak diketahui kapan waktunya. Dengan menjadi peserta BPJS, katanya, maka ia akan mendapatkan perlindungan kesehatan.
"Jadi kalau sakit bisa langsung periksa. Ya sesuai prosedur. Kemarin, istri saya kembali periksa karena sakit di bagian perutnya. Setelah diperiksa rupanya ada semacam (embrio) kista," katanya.
Keberadaan kista tersebut, lanjut Miko diketahui setelah ia meminta rujukan dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) Pertama ke Faskes Kedua untuk melakukan USG Abdomen. USG Abdomen berfungsi untuk mendeteksi perubahan dalam organ, jaringan, dan mendeteksi massa abnormal.
"Setelah USG Abdomen itu baru diketahui adanya kista. USG tidak bayar. Kalau bayar bisa Rp750.000 sekali periksa. Dokter awalnya menyuruh untuk operasi, tapi istri saya masih mau pikir-pikir dulu. Nanti lihat perkembangan dulu," kata Miko.
Dia mengajak warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk segera mendaftar karena manfaat menjadi peserta JKN KIS sangat besar dibandingkan tidak menjadi peserta. "Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 di mana ekonomi masih lesu. Tiba-tiba sakit, harus opname dan operasi, biaya dari mana kalau tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan?"ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
APBD DIY 2027 dirancang Rp4,93 triliun. Sri Sultan HB X fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan.
Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan Heru Pambudi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi importasi tekstil di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2018-2020.
Program biodiesel B50 diproyeksikan menghemat devisa Rp170 triliun pada 2026, menciptakan 2,1 juta lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Konflik AS dan Iran meluas ke Suriah dan Bahrain. Harga minyak dunia melonjak lebih dari 11% dalam sepekan di tengah meningkatnya tensi geopolitik.
Radar GCI pertama Indonesia di Banjarbaru mampu mendeteksi objek hingga 515 kilometer dan memperkuat pengawasan ruang udara nasional secara real time.
Ekspor daun cincau kering Jawa Tengah mencapai 403 ton hingga Juni 2026 dan dipasarkan ke Thailand, Malaysia, Tiongkok, serta Kamboja.