Advertisement
Soal Kenaikan Upah di DIY, Ini Penjelasan Pemda
Massa menggelar aksi di halaman kantor Disnakertans DIY menolak UMP 2019 yang hanay naik 8,03%, Senin (22/10/2018). - Harian Joga/Yogi Anugrah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Pemda DIY masih menunggu rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka pertumbuhan ekonomi selama triwulan terakhir untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DIY. Sebab angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penenyuan naik dan tidaknya upah pada 2022 mendatang selain angka inflasi.
“Pertumbuhan ekonomi lebih pastinya nunggu rilis BPS setelah 5 November baru akan ada rilis BPS terkait pertumbuhan ekonominya apakah melebihi inflasi atau tidak,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi, saat dihubungi Senin (25/10/2021).
Advertisement
Aria mengatakan penentuan kenaikan upah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut, kata Aria, penghitungan upah mengacu pada salah satu indikator, yakni inflasi atau pertumbuhan ekonomi.
Setelah keluar rilis BPS diakui Arya pihaknya baru akan membahas dengan Dewan Pengupahan Daerah. Meski demikian perhitungan upah 2022 akan diketahui dari penghitungan indikator inflasi atau pertumbuhan ekonomi sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.
BACA JUGA: Mahfud MD Bantah Pernah Sebut Kemal Ataturk Penjahat
Sementara itu Sekda DIY, Baskara Aji mengatakan walaupun secara resmi belum ada perhitungan upah, namun sudah ada aturan cara menentukan upah minimal dengan variabel yang bisa dipilih, yang lebih besar antara pertumbuhan ekonomi atau inflasi, “Ya kalau angka inflasi lebih tinggi bisa menggunakan inflasi, kalau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi silakan memggunakan pertumbuhan ekonomi,” kata Baskara Aji.
Namun melihat kondisi saat ini, kata Aji, angka inflasi lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi daerah. Angka pertumbuhan ekonomi di DIY diakui Baskara Aji adalah 11,81% , “Ya kalau itu variabel itu tentu ada peningkatan [ada kenaikan upah 2022],” kata Baskara Aji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wakil Bupati Sleman Tekankan Kerja Kolaboratif untuk Tekan Stunting
Porda 2025, Pemkab Sleman Pastikan Ada Bonus untuk Atlet Berprestasi
Kunjungan Wisatawan Nusantara ke DIY Kembali Menggeliat
Dinkes Sleman Dampingi Keamanan Pangan MBG
Advertisement
Pemkab Bantul Gratiskan Seragam Sekolah bagi Siswa Baru
Waspada Gelombang Tinggi Perairan Selatan DIY 3 Hari ke Depan
Jaga Kelestarian Selokan Mataram, Bonus Wahana Refreshing
Pemkab Bantul Siapkan Langkah Antisipasi Banjir
Advertisement
Program Waste to Energy di DIY Butuh Lahan di Atas 5 Hektare
Ada Pemeliharaan Jaringan, Lampu di Jogja Selatan Padam Hari Ini
Transmigran Bantul Akhirnya Dialihkan ke Sulawesi Tengah
Pembiayaan Sertifikasi Halal di Bantul Dipangkas, UMKM Terdampak
Honorer Kulonprogo Jadi PPPK Paruh Waktu, Polres Dipenuhi Pemohon SKCK
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Parangtritis Hari Ini
Berita Pilihan
Advertisement
Penembak Charlie Kirk Ditangkap, Begini Tampang dan Dugaan Motifnya
Advertisement
Wisata Favorit di Asia Tenggara, dari Angkor Wat hingga Tanah Lot
Advertisement
Berita Populer
- Alokasi Pendidikan di RAPBD Kulonprogo 2026 Mencapai Rp353 Miliar
- Berlangsung Cuma 7 Hari, Pasar Kangen TBY Start Mulai 18 September
- Ditahan Kejati DIY, Mantan Dukuh Candirejo Sleman Rugikan Negara Rp733 Juta
- DPRD DIY Dukung Usulan Sultan Soal BUKP Gunungkidul Jadi Perseroda
- Pendapatan Pemkab Gunungkidul Diproyeksi Rp1,9 Triliun pada 2026
Advertisement
Advertisement
