Perjuangkan Insentif untuk Semua Tokoh Agama

Selama ini insentif untuk tokoh agama hanya menyasar untuk umat Islam. Namun mulai tahun depan insentif akan diberikan kepada semua tokoh agama yang diakui oleh negara. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Pramu Diananto Indratiatmoko.

Pramu mengatakan insentif untuk semua tokoh agama sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, salah satunya adalah menjadikan warga Bantul yang harmonis dan sejahtera. “Selama ini pemerintah baru memberikan insentif untuk umat Islam istilahnya untuk rais. Mulai 2022 tokoh nonmuslim juga mendapatkan insentif seperti tokoh agama Hindu, Buddha, Kristen dan Konghucu,” kata Pramu, Kamis (2/11).
Kepastian insentif semua tokoh agama yang diakui negara itu berdasarkan hasil rapat komisi yang dituangkan dalam anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretarist Daerah (Setda) Bantul. Jumlahnya ada sekitar 450 orang. Namun soal besaran insentif, Pramu belum mengetahui secara pasti.

Selain memperjuangkan insentif tokoh agama, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mendorong program padat karya untuk terus dilakukan di tahun depan karena terbukti bermanfaat bagi masyarakat baik secara fisik maupun secara materi. Program tersebut dinilai sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang banyak masyarakat tidak bekerja atau waktu kerjanya dikurangi.

Pramu juga menyoroti angka kematian ibu yang masih tinggi di Bumi Projotamansari. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bantul, angka kematian ibu (AKI) melahirkan mulai 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada 2018 AKI mencapai 14 kasus, 2019 turun menjadi 13 kasus, namun di 2020 periode Januari-November naik lagi mencapai 17 kasus.

Pada 2021 hingga November AKI melonjak menjadi 43 kasus. AKI 2021 tinggi karena adanya pandemi Covid-19. Dari 43 kasus kematian ibu melahirkan, sebanyak 29 kasus di antaranya karena Covid-19. Menurut Pramu, AKI tersebut sangat memprihatinkan. Pria kelahiran 9 Juli 1978 ini mendorong Program Jaminan Persalinan (Jampersal) terus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan ketika akan melahirkan. “Nantinya saat waktunya melahirkan bagi warga tak mampu dijamin Jampersal dan harus kontrol setiap bulan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayinya,” kata Pramu.

Pramu Diananti Indratiatmoko terpilih menjadi anggota DPRD Bantul pada 2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang mencangkup Sewon dan Bantul. Suami dari Ratih Kirana Aditiawati ini tertarik terjun ke politik karena keprihatinannya ketika melihat ada kerusakan jalan namun yang memperbaiki adalah warga dengan cara iuran.

Hal ini dilakukan karena saat mengajukan perbaikan ke Pemkab prosesnya lama. Berbeda ketika yang menyuarakan adalah anggota Dewan sehingga cepat direspons. Dia berkeyakinan setiap kecamatan itu perlu ada perwakilan rakyat supaya aspirasi masyarakat cepat mendapat respons. Saat ini infrastruktur di Sewon dan Bantul sudah cukup maju bahkan hampir tidak ada yang perlu diperbaiki lagi.

Untuk saat ini yang harus dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan untuk menambah ekonomi masyarakat. “Tetapi setelah pelatihan harus ada bantuan alat kerja. Misalnya setelah pelatihan menjahit harus dibantu mesin jahit. Latihan tata boga harus diberikan peralatan memasak,” kata Pramu. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News