Tingkatkan Pelayanan, Digitalisasi Samsat Mendesak Dilakukan

Harianjogja.com, JOGJA– Dorongan untuk melakukan digitalisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) mutlak dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan tren digital di setiap lini dalam kehidupan saat ini.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono mengatakan digitalisasi Samsat diperlukan dalam pelayanan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, BBNKB, SWDKLLJ, dan pendapatan negara bukan pajak lainnya. Untuk merealisasikan itu diperlukan langkah-langkah digitalisasi yang tepat baik yang dilakukan Polri, Bapenda Provinsi maupun Jasa Raharja.

"Digitalisasi Samsat ini perlu dilakukan agar dapat memberikan layanan terintegrasi yang kian mendukung dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya,” jelas Rivan melalui rilis yang diterima Harian Jogja.

Samsat merupakan pelayanan satu atap yang dilakukan oleh Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja terkait registrasi dan identifikasi kendaran bermotor, pembayaran pajak kendaran bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut Rivan, Jasa Raharja turut melaksanakan inisiatif untuk mendukung pelayanan masyarakat yang terintegrasi melalui pemanfaatan data dan sinergi antar instansi. Ini dilakukan untuk menuju Big Data Samsat yang terpusat dan terintegrasi serta memiliki kualitas data sesuai standar.

Saat ini, lanjutnya, berdasarkan database Jasa Raharja, terdapat 1.674 Samsat, baik Samsat Induk, Pembantu, Unggulan (Drive Thru, Online, Keliling dan Gerai), dengan transaksi hingga dengan November 2021 mencapai 66.449.163 transaksi, atau mengalami kenaikan 1,29% dari tahun sebelumnya.

Menurut Rivan, Tim Pembina Samsat telah membentuk Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) dan Digitalisasi Road Tax. Aplikasi ini diharapkan dapat terus berkembang agar tidak hanya sebagai alat saluran pembayaran tetapi juga dapat menjadi bank data. Hal ini diperlukan sebagai alat analisis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor otomotif dan meningkatkan fungsi verifikasi kendaraan bermotor.

“Besar harapan kami digitalisasi road tax dapat menjadi salah satu alat electronic vehicle identification sehingga kelak memungkinkan menjadi modern road payment sistem pada seluruh transaksi di jalan baik pembayaran tol, parkir, dan lain sebagainya tanpa ada kontak fisik manusia menggunakan kartu,” urai Rivan.

Dia memaparkan, hingga November 2021 Jasa Raharja menyerahkan santunan kepada ahli waris maupun korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebesar Rp2,15 triliun. Besaran santunan yang diberikan seiring dengan terjadinya kenaikan korban khususnya meninggal dunia atau dengan kata lain terjadi peningkatan fatalitas.

Peningkatan penyerahan santunan ini, katanya, harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Untuk itu Jasa Raharja terus bersinergi dengan Rumah Sakit, BPJS Kesehatan, asuransi lain seperti Asabri, Taspen, dan BP Jamsostek, untuk menekan angka korban laka yang tidak tertangani atau membayar secara reimburse ke rumah sakit.

“Saat ini Jasa Raharja telah bekerja sama dengan 2.352 rumah sakit atau 95,26% dari total jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia dan sebanyak 90 persen santunan luka telah berhasil ditangani, dengan sebagian kecil 10 persen sisanya melakukan reimburse saat rawat jalan,” tambah Rivan.

Upaya-upaya pencegahan kecelakaan juga dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program. Baik program edukatif seperti pelatihan awak angkutan atau program pelatihan penanganan korban lakalantas maupun program partisipatif berupa safety campaign bersama Sateholder terkait seperti Korlantas Polri, Kemenhub dan 5 pilar keselamatan (RUNK).

"Kami juga melakukan program preventif dengan memberikan bantuan alat/sarana pencegahan kecelakaan seperti traffic cone, barikade dan peralatan safety lainnya, serta Redspot," kata Rivan. *

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News