BPS DIY Menggelar Survei Biaya Hidup

Kepala BPS DIY, Sugeng Arianto
14 Desember 2021 07:07 WIB Media Digital Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pusat Statistik (BPS) DIY segera menggelar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2022. Menurut Kepala BPS DIY, Sugeng Arianto, SBH merupakan cara memotret pola konsumsi baik makanan maupun non-makanan. Pola konsumsi yang merupakan bagian dari SBH berguna untuk menentukan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang nantinya juga berpengaruh pada angka inflasi.

Perhitungan IHK terakhir yaitu pada 2018. Adapun SBH normalnya lima tahun sekali, namun bisa disesuaikan dengan kondisi. "SBH dilakukan pada tahun yang kondisi ekonominya cenderung stabil, dan tahun 2022 dianggap sudah mulai stabil," kata Sugeng dalam jumpa pers Survei Biaya Hidup Kota Jogja tahun 2022 di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Jogja, Senin (13/12).

"Selama 2018 sampai 2022 juga pasti banyak perubahan, mungkin perubahan yang sangat cepat, melihat perubahan pola hidup yang terdampak teknologi dan lainnya."

SBH di DIY melingkupi Kota Jogja sebagai representasi masyarakat perkotaan dan Gunungkidul sebagai masyarakat pedesaan.  Beberapa aspek yang disurvei seperti biaya makanan, minuman, tembakau, pakaian dan alas kaki, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, kesehatan, transportasi, komunikasi,  pendidikan, dan lainnya. Kemungkinan ada ratusan barang yang akan disurvei pada SBH 2022 ini. Menurut Plt Kepala BPS Kota Jogja, Rahmawati, jumlah responden di Kota Jogja dan Gunungkidul masing-masing sebanyak 1.600 rumah tangga.

"Dicacah dalam empat triwulan, setiap triwulan menyurvei 400 rumah tangga. Semua kemantren yang ada di Jogja akan terwakili. Memang agak unik dalam survei, karena petugas harus bisa bekerja sama dengan respondennya," kata Rahmawati.

Penentuan jumlah dan jenis responden sudah dilakukan pada akhir tahun 2021. Sehingga SBH bisa berlangsung sejak awal Januari 2022. "Data akan muncul secara nasional pada tahun 2023," kata Rahmawati.

SBH berlangsung sejak 1977-1978. Pada 2002, ada 45 kota di Indonesia yang menjadi sampel. Berlanjut pada 2012, kota yang menjadi sampel bertambah menjadi 82. Untuk tahun 2022 atau SBH ke-7, jumlah kota yang disurvei menjadi 95.

Sejak dulu Kota Jogja menjadi kota sampel. Sementara Gunungkidul tahun ini merupakan yang pertama kali. Gunungkidul bersama 60 kabupaten lainnya disurvei sebagai representasi perdesaan. Hal ini agar data yang dihasilkan semakin lengkap. (ADV)