DPRD DIY Mendorong Penyempurnaan Peraturan Perdagangan

Harianjogja.com, JOGJA—Reformasi telah bergulir, dunia perdagangan semakin maju. Birokrasi dalam perdagangan, termasuk juga ekspor perlu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan yang berkembang dengan cepat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Boedi Dewantoro mengatakan perlu sistem penjembatan antara birokrasi yang jelas serta kondisi perdagangan yang dinamis. Aturan yang ada perlu merespons kondisi di lapangan.

“Harus diakui, reformasi birokrasi belum sepenuhnya tuntas, masih perlu terus digalakkan. Meski sudah banyak kemajuannya, tetapi pola pikir lama belum sepenuhnya berubah,” kata Boedi yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Jogja, Kamis (16/12).

“Sebagai pengandaian, mahasiswa datang ke perpusatakaan. Di luar negeri, petugas perpustakaan bahkan mau mencarikan dan memotokopikan. Petugasnya mau melayani. Kita belum bisa seperti itu.”

Selain responsif, program-progam perdagangan yang melibatkan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) atau tingkat di atasnya perlu kreativitas. Terlebih era digital yang menjadi sebuah keniscayaan perdagangan saat ini. Salah satu respons baik dari Pemda DIY dengan adanya Jogja Bisnis Service Center.

“Untuk usaha atau industri menengah ke atas juga perlu perlakuan khusus. Perlu ada penyesuaian penanganan pada setiap jenis dan tingkatan usaha. Kalau Dinas Perdagangan dan Perindustrian [Disperindag] DIY tidak menyesuaikan itu akan kedodoran ke depannya. Melayani dan melindungi merupakan tugas pemerintah,” kata Boedi.

Sebagai daerah yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah, DIY memiliki kekuatan pada dunia pariwisata beserta para UKM. Kekuatan ini perlu dimaksimalkan dengan pengemasan dan penataan yang baik.

Berbasis Riset & Data

Segala kebijakan perlu berlandaskan riset dan data. DIY dengan ratusan kampus memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Para dosen dari kampus-kampus tersebut juga secara berkala mengeluarkan penelitian yang menghasilkan teori dan data, termasuk dalam bidang perdagangan.

“Di negara maju, setiap kebijakan perdagangan atau apapun berdasarkan riset, kajian, dan data. Sehingga pemerintah perlu berkolaborasi dengan akademisi, pihak yang berada di ranah itu. Mereka juga orang yang berada di luar kepentingan politik atau sejenisnya, artinya dia berdasarkan keilmuan,” kata Boedi.

Kabar baiknya, beberapa kebijakan yang ada di DIY sudah berdasarkan riset dan data. Namun tetap perlu menambah perspektif akademisi agar perbaikan senantiasa dilakukan.

“Kebijakan berbasis riset dan data di DIY sudah meningkat dan terus ada perbaikan-perbaikan. Seperti kasus Covid-19 kemarin yang cukup menghantam pengusaha kecil, lahirlah program Si Bakul sampai mengadakan pelatihan-pelatihan. Saya juga sempat mendampingi ibu-ibu yang hancur usahanya. Disperindag DIY melakukan advokasi. Saya optimistis di DIY banyak orang pintar yang bisa membantu mengatasi masalah di masyarakat,” katanya. (Adv)