Sultan: Bantuan Tunai Belum Tentu Atasi Kemiskinan di DIY

Harianjogja.com, JOGJA--Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan pemberian bantuan langsung tunai belum tentu mampu mengatasi kemiskinan di DIY. Mengingat indikator ukuran kemiskinan adalah jumlah pengeluaran untuk konsumsi makanan minuman dan nonmakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rerata Garis Kemiskinan (GK) nasional sebesar Rp486.168 per kapita per bulan September 2021. Artinya, jika pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan di bawah angka tersebut dapat dikategorikan miskin.

Sultan HB X menjelaskan untuk menurunkan angka kemiskinan tidak bisa kita intervensi dengan hanya memberikan uang tunai. Kelompok masyarakat miskin di DIY rata-rata pengeluaran per bulan di angka Rp420.000. Jika diberikan bantuan Rp500.000 atau hingga Rp800.000 namun tidak dibelanjakan melainkan justru disimpan maka bantuan tunai ini tidak sepenuhnya dapat meningkatkan konsumsi bulanan mereka.

“Kalau hanya dikasih [bantuan tunai] sekali, besok tidak dikasih lagi kan tetap akan turun [pengeluaran untuk konsumsinya]. Iya kalau [bantuan] Rp800.000 dibelanjakan untuk konsumsi, tetapi dibelanjakan untuk rokok? ,” kata Sultan usai Rapat Paripurna DPRD DIY dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2021 Kepada DPRD DIY, Jumat (8/4/2022).

HB X menambahkan masalah mengatasi angka kemiskinan memang tidak mudah. Apalagi untuk mengontrol pengeluaran masyarakat agar meningkat secara berkelanjutan memang bukan perkara mudah. Sehingga tidak memungkinkan penanganan kemiskinan hanya dibantu dengan uang tunai.

BACA JUGA: Bawa Gir di Malam Hari, Pelajar di Imogiri Bantul Ditangkap Polisi

“Enggak [hanya dibantu dengan uang tunai] bisa berarti apa? Memang harus dijaga, dalam arti pengeluaran itu harus meningkat, kalau tidak meningkat berarti apa? Yang dikonsumsi juga tidak akan tambah, pengeluaran Rp420.000, yang dikonsumsi minus kesehatan dan pendidikan,” ucapnya.

Ketua DPRD DIY Nuryadi menyatakan legislatif sepenuhnya mendukung berbagai program yang digelar Pemda DIY dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Sebenarnya kemiskinan DIY sudah mulai menurun pada 2019, namun pada 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menimbulkan angka kembali naik.

Sebagaimana diketahui berdasarkan data Bappeda DIY jumlah warga miskin di DIY pada 2019 di angka 448.000 atau menurun dari 2018 yang berada di angka 460.000. akan tetapi pada 2020 kembali meningkat menjadi 475.000 dan pada 2021 kembali meroket di angka 506.000.“Prinsipnya kami mendukung dan berharap sejumlah program yang sudah disusun bisa dilaksanakan serta tepat sasaran,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.