Jumlah Penduduk Miskin di Jogja Diklaim Turun, Ini Datanya

Harianjogja.com, JOGJA—Angka kemiskinan di Jogja diklaim turun. Jumlah penduduk miskin di DIY turun hingga puluhan ribu orang, pada September 2021 dibandingkan Maret 2021.

Jumlah penduduk miskin perkotaan juga lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk miskin perdesaan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Sugeng Arianto mengatakan persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 11,91% dan turun 0,89% poin dibandingkan Maret 2021.

“Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebanyak 474.490 orang dan turun 32.000 orang terhadap Maret 2021. Apabila dibandingkan September 2020, jumlah penduduk miskin September 2021 turun 28.650 orang,” ucap Sugeng, Senin (17/1/2022).

Angka kemiskinan turun baik di perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 11,20% dan turun 1,03 persen poin dibandingkan Maret 2021. Penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 13,99% dan turun 0,45 persen poin dibandingkan Maret 2021.

“Jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebanyak 331.710 orang dan turun sebanyak 27.000 orang dibandingkan Maret 2021. Sementara itu, jumlah penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebanyak 142.780 orang atau mengalami penurunan 5.000 orang dibandingkan Maret 2021,” ujarnya.

BACA JUGA: Rampas HP, 5 Pelajar Ditangkap Polisi

Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY, Y. Sri Susilo mengatakan untuk mendukung pengentasan kemiskinan di DIY, sinergi dan kolaborasi antar OPD harus ditingkatkan sehingga dampak kebijakan untuk mengurangi kemiskinan akan lebih optimal. “OPD baik Pemda DIY dan Kabupaten/Kota harus melibatkan pemangku kepentingan PTN/PTS, Dunia Usaha, Komunitas dan Media agar sinergitas kebijakan pengentasan kemiskinan lebih efektif dan efisien,” ucap Susilo.

Selain itu, melalui kebijakan secara makro dengan membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi warga miskin yang menganggur, dengan demikian warga miskin yang menganggur dapat bekerja dan memperoleh pendapatan. Sementara kebijakan secara mikro dilakukan dengan jaring pengaman sosial.

“Seperti alokasi beras murah, sekolah gratis, kesehatan gratis bagi warga miskin. Kebijakan lain dengan memberikan keterampilan tambahan bagi warga miskin, khususnya keterampilan untuk menambah pendapatan, misalnya keterampilan berusaha untuk tukang batu, tukang kayu, membuka warung dan sebagainya. Ditambah dukungan permodalan usaha bagi warga miskin,” ujar Susilo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News