WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Sejumlah massa aksi membentangkan banner tuntutan, di bundaran UGM, Senin (11/4/2022)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, SLEMAN--Tak hanya BEM SI yang berdemo di Jakarta, Senin (11/4), sekelompok warga Jogja yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI), juga menggelar aksi menolak tiga periode presiden dan sejumlah isu lainnya, di Bundaran UGM.
Koordinator Lapangan Aksi, Dani Eko Wiyono, menjelaskan setidaknya ada empat tuntutan yang disuarakan massa aksi, yakni menolak tiga periode, melawan komunisme, turunkan harga-harga kebutuhan seperti minyak goreng dan BBM, serta hancurkan oligarki.
Ia menegaskan aksi ini tidak berorientasi pada politik praktis, namun sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi saat ini. “Kami tidak membawa nama ormas [organisasi masyarakat] apapun dan tidak mengusung tokoh siapa pun,” ujarnya.
BACA JUGA: Merapi Kembali Muntahkan Lava Pijar, Begini Perkembangan Kubah Lava
Ia berharap masyarakat harus Bersatu untuk menyuarakan haknya. Adapun garis besar tuntutan massa aksi yakni pertama, menolak tiga periode Presiden. Dalam hal ini masa aksi juga menolak penundaan pemilu pada 2024 mendatang.
Meski Presiden Joko Widodo telah mengumumkan tidak ada penundaan pemilu, ia tidak yakni realisasinya pada 2024 mendatang. “Jokowi sudah mengumumkan penundaan pemilu dibatalkan, tapi saya belum percaya. Karena banyak kejadian Presiden bilang tidak tapi iya, bilang iya tapi tidak,” katanya.
Kedua, massa aksi meminta pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin naik semua. “Pertamax naik, pasti berdampak pada yang lainnya. Minyak goreng langka dan mahal, kasihan ibu-ibu,” ungkapnya.
BACA JUGA: Demo Besar, Mahasiswa di Jogja Bakal Bergerak ke Jakarta
Ketiga, lawan komunisme, yakni melawan paham komunisme. Jangan sampai ada komunisme gaya baru di Indonesia, seperti kebijakan terbaru TNI yang memperbolehkan pendaftar berasal dari keturunan komunisme.
“Berikutnya lawan oligarki. Oligarki ini harus kita hancurkan. Indonesia jaman dulu, jaman Suharto, lebih gampang ternyata karena yang berkuasa hanya satu. Saat ini tidak lagi. Banyak orang berkuasa dan oligarki adalah mereka yang berkuasa, bekerja sama mengeruk harta dari negara kita,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Claude Fable 5 dari Anthropic menuai kritik karena sistem pengamanannya dinilai terlalu ketat. Meski unggul dalam analisis data dan rekayasa perangkat lunak, ba
Aksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan sepasang sejoli di wilayah Bambanglipuro, Bantul, berakhir gagal setelah keduanya berhasil diamankan warga.
Musisi dan penulis Dee Lestari resmi merilis album ketiganya bertajuk (Jangan) Jatuh Cinta pada 10 Juni 2026, menandai kembalinya ia ke industri musik setelah v
Dana PIP 2026 termin kedua masih dicairkan hingga September. Simak besaran bantuan untuk SD hingga SMK serta cara cek penerima secara online.
Pemkab Bantul menugaskan Kalurahan Parangtritis memungut retribusi wisata mulai 1 Juli 2026. Kalurahan memperoleh bagi hasil 30 persen dari pendapatan retribusi