Diskominfo DIY Gelar Diseminasi Konten Positif di Guwosari

Harianjogja.com, BANTUL - Pemahaman dan edukasi masyarakat dalam memilih konten atau informasi positif saat berjejaring di internet terus disosialisasikan hingga lingkungan tingkat desa. 

Memilih konten yang bermuatan positif serta peningkatan kewaspadaan akan hoaks menjadi salah satu aspek yang terus diedukasi Diskominfo DIY kepada masyarakat.

Menyasar masyarakat khususnya di Guwosari, Pajangan, kegiatan Desiminasi Konten Positif yang digelar Diskominfo DIY pada Jumat (13/5/2022) menghadirkan sejumlah narasumber dari kepolisian, legislatif hingga praktisi media. Subdit V Siber Reskrimsus, Polda DIY, Kompol Logos Bintoro menuturkan ada empat elemen yang mampu mencegah dan menekan kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Komponen pertama pemerintah, sebagai pembuat regulasi dan undang-undang ITE. Elemen kedua dari penegak hukum, penyidik, Kejaksaan Agung sebagai pelaksana di lapangan untuk melakukan kegiatan preventif hingga penegakan hukum.

"Pihak ketiga, perusahaan media sosial tersebut. Karena perusahaan media sosial menjadi kontrol atau filter terkait konten-konten. Sehingga perusahaan tersebut bisa melaporkan," tuturnya.

Di sisi lain, komponen terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Masyarakat harus cerdas dalam bermedia sosial khususnya dalam menerima informasi dan bertransaksi elektronik. 

"Sebagai masyarakat kita harus cerdas terkait media sosial. Karena tiap harinya kita tidak bisa lepas dari namanya media sosial. Kalau masyarakat tidak cerdas, masyarakat bisa menjadi korban dari kejahatan ITE ini," tandasnya.

Masyarakat yang menjadi korban kejahatan ITE penipuan transaksi online, skimming atau kasus lainnya dapat melapor ke kepolisian. Ada patroli siber, masyarakat bisa melaporkan permasalahan tersebut di layanan tersebut. "Itu operatornya di Bareskrim tetapi nanti akan diteruskan dimana masyarakat mengalami pidana tersebut," ujarnya.

Bila kasus yang menjerat korban termasuk penipuan daring, Logos meminta masyarakat harus menyimpan sejumlah bukti transaksi saat melapor. Bukti yang harus dibawa yakni tangkap layar obrolan dengan penjual atau platform disimpan. "Terus bukti transfer, kan transfer, itu dibawa pada saat membuat laporan," terangnya.

"Komunikasi antara penyidik dengan pelapor atau korban ada namanya SP2HP, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, itu ada online ada fisik. Nanti di situ masyarakat akan dikasih tahu siapa yang menangani kasus anda, penyidiknya siapa, nomornya berapa. Di situ ada komunikasi korban atau pelapor dengan penyidik yang menangani," katanya.

Anggota DPRD DIY, Boedi Dewantoro menerangkan bika transaksi perdagangan secara digital kian marak seiring kemajuan teknologi. Namun pemahaman informasi bertransaksi digital secara aman harus dimiliki oleh warga. 

Pengetahuan digital marketing yang baik juga harus dibekali kepada pelaku UKM dari level terbawah. Pelaku UKM disebutkan Boedi diajarkan cara membuat foto produk yang baik. Pemanfaatan platform digital semacam ini terbilang positif dan menghindari pembuatan hoaks.

"Kalau saya mendampingi Dinkop UKM sekarang pelajarannya ibu-ibu di tingkat desa itu digital marketing, jadi ya keren. Karena mereka jualan kue itu tidak zamannya lagi menawarkan tatap muka. Sekarang zamannya bagaimana memasarkan kuenya dengan platform digital," ujarnya 

Praktisi media, Yohanes Iwan Purwoko menjelaskan sejumlah situs yang dapat digunakan untuk memilah konten positif dan hoaks. Salah satunya situs tersebut meliputi Google Reverse Image. Situs ini dapat menunjukkan sumber suatu foto yang didapat dari internet.

Secara spesifik, Iwan menjelaskan informasi hoaks juga dapat diperiksa melalui Hoax Buster Tools. Situs turnbackhoax.id juga bisa dipakai untuk memeriksa kebenaran informasi didapat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News