Advertisement
Banyak Muncul Kelompok Tani "Dadakan", Ini yang Dilakukan Pemkot Jogja
Ilustrasi areal persawahan. - Harian Jogja/David Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Dinas Pertanian dan Pangan Kota (DPPK) Jogja menyiapkan kelembagaan kelompok tani. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran subsidi sarana produksi (saprodi) pertanian dari pemerintah.
Pembentukan kelembagaan tersebut didasarkan pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No.128/2021.
Advertisement
Kepala DPPK Jogja Suyana menyebut dengan penataan kelembagaan kelompok tani maka pengawasan dapat dilakukan maksimal. "Kalau kelembagaanya punya nomor registrasi dan identitas baku lain kan mempermudah komunikasi, penyaluran bantuan, pembinaan, dan fasilitasi," kata dia, Kamis (2/6/2022).
BACA JUGA: Ini Tujuh Risiko Bencana di Jogja Menurut Kajian UPNVY
Selama ini penggunaan nomor registrasi kelompok tani di Jogja, kata Suyana, belum baku. Hal itu memungkinkan kelompok tani fiktif yang muncul ketika pemerintah menyalurkan subsidi dan bantuan pertanian.
"Kami sering menemukan fenomena kelompok dadakan yang seringkali muncul hanya untuk mengakses bantuan," ujarnya.
Kelompok tani dadakan tersebut, ujar Suyana, menyebabkan intervensi pemerintah untuk meningkatkan kuntitas dan kualitas pertanian jadi tak tepat sasaran.
"Walaupun kelembagaanya nanti baku tapi bukan berarti kami mempersulit petani megakses bantuan pertaniaan dari pemerintah," katanya.
Syarat kelembagaan kelompok tani, jelas Suyana, akan dibikin mudah dipenuhi oleh petani. "Misalnya ada 15 petani berkumpul, membentuk kelompok maka ajukan saja kelembagaannya, nanti kami akan verivikasi dan bantu admisistrasinya," kata dia.
Selain akses bantuan agar tepat sasaran, Suyana berharap dengan adanya kelembagan kelompok tani dapat mempermudah pembinaan pertanian oleh dinasnya. "Pembinaan ini jadi faktor penting untuk meningkatkan sektor pertaniaan yang efektif," ujarnya.
Lahan pertanian yang terbatas di Jogja, kata Suyana, bisa dimaksimalkan dengan pembinaan kelompok tani. "Nanti akan kami ajarkan bagaimana mengelola lahan terbatas tersebut secara efektif," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Survei Perpusnas, Kabupaten Gunungkidul Miliki Tingkat Kegemaran Membaca Tertinggi di DIY
Pedagang Mulai Pindah ke Teras Malioboro 2, Fasilitas Lengkap Jadi Harapan Baru
TPS3R Panggungharjo Tak Lagi Olah Minyak Jelantah
Koperasi di Sleman Pasok Susu untuk Kebutuhan MBG
Advertisement
Pemda DIY Pastikan Tetap Dampingi Pedagang Teras Malioboro 2 di Lokasi Baru
Meninjau Lahan Pertanian di Bantul, Mentan Minta Bulog Beli Gabah Petani Sesuai HPP
Musim Penghujan Masih Berlangsung, Masyarakat Diimbau Waspada Leptospirosis
Dana Desa 2025 di Sleman Naik Rp4 Miliar
Siswa SMPN 1 Sentolo Kulonprogo Keluhkan MBG: Wadah Amis, Nasi Keras hingga Tahu Kecut
Advertisement
Ada Wacana Retreat, Wakil Bupati Bantul Terpilih: Itu Program yang Bagus
Pedagang Teras Malioboro 2 Beskalan Mulai Mengecek Lapak, Belum Ada Aktivitas Pindahan
Pemda DIY Tunggu Juknis Program MBG untuk Ibu Hamil
200 Hektare Lahan Pertanian di Srandakan Terendam Air, Mentan Minta BBWSO Segera Menangani
Kasus PMK Meluas, DIY Ajukan 100.000 Dosis Vaksin
Advertisement
Alokasi Dana Desa di Gunungkidul dari APBN 2025 Mencapai Rp168 Miliar, Pemkab: Masih Bisa Bertambah
Berita Pilihan
Advertisement
Investasi Senilai Rp16 Triliun, Pabrik Vendor Apple Dibangun di Indonesia
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- Jual Beli Sapi di Bantul Sempat Dihentikan Sejenak Gara-Gara PMK
- MPBI DIY Sebut Praktik Union Busting Melemahkan Serikat Pekerja
- Dapur untuk Makan Siang Gratis di Kota Jogja Masih Dibangun
- Perumda Tirtatama DIY Tanda Tangani Kerja Sama Jual Beli Air Minum Curah dengan Perumda Air Minum Kartamantul
- DLH Bantul Waspadai Peningkatan Volume Sampah Saat Pelaksanaan Makan Siang Bergizi Gratis
Advertisement
Advertisement
