Pemkab Bantul Dorong Capaian Realisasi Investasi Melalui Bimtek Penyusunan LKPM

Harianjogja.com, BANTUL — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi para pelaku usaha, Senin (6/6/2022) di Ros In Hotel, Bantul.

Diharapkan Bimtek yang digelar mampu memahamkan pelaku usaha mengenai pentingnya menyusun LKPM dan mendorong capaian realisasi investasi di Kabupaten Bantul.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul, Annihayah menyampaikan, bila penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan kaitannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, bila proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik.

"Bimtek penyusunan LKPM dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi penyusunan laporan tersebut kepada para pelaku usaha. Agar dalam capaian kinerja realisasi investasi yang telah ditargetkan pemerintah pusat kepada provinsi kemudian diturunkan kepada Kabupaten/Kota itu dapat terealisir," katanya, Senin (6/6/2022).

Bimtek penyusunan LKPM diikuti sebanyak 44 pelaku usaha baik usaha kecil, menengah, dan besar yang belum pernah melaporkan nilai realisasi investasinya dalam LKPM. Selain itu, pelaku usaha yang sudah melaporkan LKPM, tapi perlu melakukan perbaikan juga turut diundang menjadi peserta dalam Bimtek kali ini.

Target realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada 2022 mencapai lebih dari Rp348,6 miliar. Sementara pada triwulan pertama ini, realisasi capaian investasi yang mencapai Rp52,3 miliar lebih. Perolehan ini baru sekitar 15,02 persen dari target yang ditetapkan.

Namun ia tak menampik kemungkinan angka investasi di masyarakat angkanya lebih besar, namun belum semuanya melakukan pelaporan LKPM.

Dari pandangannya, capaian realisasi investasi pada triwulan pertama dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang masih bergulir dan berdampak pada lesunya penanaman modal. Di sisi lain, ketidakpahaman pelaku usaha dalam tata cara pelaporan LKPM juga dapat berdampak pada nilai investasi yang terlaporkan.

"Kemungkinan besar kita akan ada pandemi selama dua tahun, sehingga aktivitas dan kegiatan perekonomian itu mati suri. Mereka juga mau melaporkan [LKPM] juga bagaimana, tidak ada pegerakan. Kemudian yang kedua kemungkinan belum tahu tata caranya," ujarnya.

Kesalahan persepsi pelaku usaha terhadap pelaporan LKPM juga disinyalir membuat pelaporan urung dilakukan. Beberapa pelaku usaha menganggap bila pelaporan LKPM erat kaitannya dengan urusan perpajakan, padahal tidak.

"Mungkin ada semacam pemikiran bahwa itu nanti berkaitan langsung dengan pengenaan pajaknya, pajak perusahaan. Padahal ini tidak ada kaitannya," tandasnya.

Edukasi dan bimtek penyusunan LKPM akan terus digencarkan sepanjang tahun. Ia menyebut, tahun ini ditargetkan kurang lebih 300 pelaku usaha yang mendapat bimtek penyusunan LKPM. Dengan pemahaman yang meluas, diharapkan penyusunan LKPM meningkat dan dampaknya nilai realisasi investasi di Bantul pun ikut terdongkrak.

"Kami perlu untuk memantau pelaporan LKPM, sehingga bisa diketahui sebenarnya investasi yang ada di masyarakat itu seberapa besar," ujarnya.

Selain Bimtek, notifikasi akan terus disampaikan kepada para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM. "Kami mohon kerja samanya untuk dapat melaporkan realisasi investasi. Karena laporaan ini bisa dipakai untuk bahan pengambilan kebijakan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," tegasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bambang Guritno mendorong para pelaku usaha atau investor masuk ke Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan instrumen regulasi untuk memberikan kepastian hukum, kepastian biaya, kepastian waktu kepada investor.

Bambang berpandangan, bila data tentang potensi yang dimiliki Kabupaten Bantul juga perlu disampaikan. "Jadi investor itu enggak ragu-ragu lagi, data mengenai status tanahnya, tata ruang dan sebagainya. Sehingga mereka masuk di Bantul ini sudah tahu petanya," tandasnya.

Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Penanaman Modal, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, Siti Inganati menerangkan bila setiap pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM di setiap bidang usaha atau lokasi. Penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui sistem OSS.

Apabila perusahaan memiliki NIB untuk proyek yang sama dengan Izin Prinsip, maka LKPM yang dilaporkan hanya atas NIB saja, untuk menghindari double counting.

"Kalau dulu dengan izin prinsip, kalau sekarang diharapkan semua pelaku usaha sudah mendaftar melalui OSS. Jadi sudah mendapatkan NIB," tandasnya.

Pelaku usaha kecil dijelaskannya, melakukan pelaporan LKPM dalam enam bulan sekali pada tanggal 10 Juli untuk semester satu dan 10 Januari pada tahun berikutnya untuk semester dua. "Kemudian apabila masuk usaha menengah, besar atau PMA laporan dilakukan setiap triwulan," jelasnya.

Target realisasi investasi DIY pada 2022 mencapai Rp4,5 triliun. Sementara pada triwulan pertama 2022 realisasi investasi telah mencapai Rp609,6 miliar.

"Kami mendapatkan target untuk tahun 2022 ini sebesar Rp4,5 triliun. Itu berat juga bagi kami, itu nanti bisa dicapai ketika para pelaku usaha mau mengirim LKPM. Dengan harapan dari LKPM yang dikirim, target ditentukan dari pusat itu bisa kami capai kemudian akan terlihat perkembangan ekonomi yang ada di DIY seperti apa," tegasnya.

Realisasi investasi yang masuk selanjutnya dapat menjadi acuan penentuan kebijakan para pemangku kepentingan kedepannya. "Dengan adanya perkembangan usaha dari pelaku usaha yang ada di DIY, harapannya kemudian bisa menyejahterakan banyak karyawan yang ada di situ. Jadi itu yang diharapkan bapak presiden," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News