Perlu Diperbarui, Puluhan Ribu Data Penduduk Sleman Tak Cocok dengan DTKS

Harianjogja.com, SLEMAN--Pemkab Sleman terus berupaya memutakhirkan data warga miskin di wilayahnya.

Pasalnya berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sleman, ada data puluhan ribu penduduk yang ternyata tidak sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.      

Kepala Dinsos Sleman, Eko Suhargono mengatakan berdasarkan DTKS Kemensos, jumlah warga yang masuk kategori miskin di Sleman sebanyak 197.509 orang. Dinsos kemudian melakukan verifikasi data dan menemukan banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

BACA JUGA: Beringin Denggung Ambruk Juga Pernah Terjadi 2016, Korbannya 3 Orang

Hasil pendataan yang dilakukan, lanjut Eko, dari 197.509 warga yang masuk DTKS, terdapat 130.649 orang yang cocok dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan 11.054 orang yang tidak cocok dengan data Disdukcapil. Sisanya, sebanyak 261 orang yang masuk DTKS faktanya telah meninggal dunia dan 106 lainnya tidak mempunyai e-KTP.

"Sebanyak 49.330 warga yang masuk DTKS kami usulkan ke Kemensos untuk dihapus. Perbaikan data ini dilakukan secara periodik dalam setahun, karena data seperti ini sifatnya sangat dinamis. Sehingga kami selalu aktif memastikan kevalidan data tersebut," katanya, Senin (13/6/2022).

Dikatakan Eko, perbaikan data yang diusulkan dihapus bila ditemukan data penerima manfaat sudah pindah, terjadi data ganda, invalid atau meninggal. Selain itu Dinsos juga mengindentifikasi DTKS yang tidak memiliki e-KTP atau tidak ada NIK.

Berdasarkan data persentase kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 angka kemiskinan di Sleman sebesar 7,41%; pada 2020 naik menjadi 8,12% dan 2021 menjadi 8,64%. Data tersebut menunjukkan terdapat peningkatan persentase angka kemiskinan seiring terjadinya pandemi Covid-19.

BPS Sleman menyebut Garis Kemiskinan Maret 2021 lebih besar dibandingkan Maret 2020. Garis Kemiskinan tahun 2021 mencapai Rp422.933 per kapita per bulan, sedangkan pada Maret 2020 mencapai Rp 411.610 per kapita per bulan.

BACA JUGA: Kasus PMK Ternak di Sleman Banyak Berasal dari Ternak Luar Daerah

Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Sleman mencapai 108,930 orang (8,64%), naik sebesar 9,160 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 99,780 orang (8,12%) atau terjadi kenaikan 0,52% poin dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan pemutakhiran data kemiskinan tersebut dibutuhkan untuk mendukung dan menyelaraskan dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, lanjut Danang, perlu dilakukan sinergi antara kabupaten, kapanewon, kalurahan, bahkan pedukuhan dalam pemutakhiran data kemiskinan ini.

"Data yang dihasilkan harus data riil dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapan saya Sleman memiliki data kemiskinan yang benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dari itu dibutuhkan kerja sama dari kapanewon, kalurahan dan padukuhan untuk merevisi apabila terdapat perbedaan dengan database Dinas Sosial," jelas Danang saat memberikan arahan kepada panewu dan lurah dari seluruh kapanewon di kantor Dinas Sosial Sleman, Senin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News