Advertisement
Tindaklanjuti Inpres Prabowo, Pemkab Kulonprogo Lakukan valudasi Data Warga Kurang Mampu
Kemiskinan - ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) melakukan validasi terkait data keluarga kurang mampu guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Validasi data keluarga tidak mampu ini dilaksanakan pada 1-30 Maret 2025," kata Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Kulon Progo Lucius Bowo Pristiyanto di Kulon Progo, Selasa.
Advertisement
Ia mengatakan validasi data keluarga kurang mampu ini dilaksanakan oleh sumber daya manusia tim pendamping di setiap wilayah.
Validasi ini untuk memastikan pemadatan antara data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga menghasilkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 5 Februari 2025. Kementerian Sosial melakukan penghapusan DTKS diganti dengan DTSEN.
"Validasi ini merupakan instruksi pusat," katanya.
BACA JUGA: Selama Ramadan MBG di Kulonprogo Tetap Berjalan, Menunya Makanan Ringan
Terkait dampak perubahan data ini, Bowo belum dapat memastikan warga kurang mampu yang dihapus dari kepesertaan PKH, BPJS Kesehatan dan penerima bantuan lainnya.
"Kami masih belum tahu, kita tunggu hasil validasi data ini," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kulon Progo Tukijan meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinsos PPPA setempat segera melakukan mitigasi dampak penghapusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dihapus Kementerian Sosial.
"Dampak Inpres ini sangat signifikan bagi program pengentasan kemiskinan di Kulon Progo. Mulai dari dicoret dari penerima bantuan BPJS Kesehatan, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program penanggulangan kemiskinan lainnya," kata Tukijan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hingga 24 Oktober 2025, PAD Bantul Capai Rp608,9 Miliar
TPST Donokerto Beroperasi Penuh, Siap Sambut Libur Akhir Tahun
Zulhas Temui Petani Kulonprogo, Pastikan Harga Pupuk Turun
Lapangan Minggiran Jogja Akan Dijadikan Ruang Terbuka Hijau
Advertisement
2026, Pemda DIY Fokus Optimalisasi Fasilitas Sampah yang Ada
PB XIII Wafat, Keraton Jogja Hentikan Bunyi Gamelan 3 Hari
Kulonprogo Jadi Lokasi Pusat Sekolah Rakyat DIY
Sidak Ungkap Higiene SPPG Gunungkidul Belum Tertib
BPBD Gunungkidul Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana
Advertisement
Terlalu Mahal, Tarif Sewa Joglo Taman Budaya Gunungkidul Dikaji Ulang
DPUPKP Bantul Petakan Titik Genangan dan Talut Rawan Longsor
Perangkat Kalurahan dan Swasta Paling Banyak Disidang di Tipikor Jogja
Satu Jabatan Pimpinan Tinggi di Bantul Belum Dilantik
Bangun Jurnalisme Berperspektif Kesejahteraan Hewan
Advertisement
Perkenalkan, Kepala Dinsos dan Kepala Dinkes Kulonprogo yang Baru
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
