Pembangunan SPBU di Bantul Ditolak Warga

Harianjogja.com, BANTUL-Masyarakat di Dusun Karangturi, Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Bantul, menolak rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di dusun setempat karena dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan warga, terlebih keberadaan bakal SPBU tersebut berada di tengah pemukiman.

Sukirno, salah satu perwakilan warga Karangturi mengatakan ada sekitar 60 Kepala Keluarga (KK) yang menolak keberadaan SPBU tersebut. Pertama, karena lokasi tersebut berada di area pemukiman penduduk.

“Keberadaan sebuah SPBU tentu memberikan resiko besar. Polusi udara yang ditimbulkan akibat penguapan BBM. Polusi air akibat tumpahan BBM, belum lagi bila terjadi kebocoran. Termasuk juga resiko terjadinya kebakaran. Lazimnya SPBU berada di luar pemukiman,” kata Sukirno, melalui sambungan telepon, Senin (18/7/2022).

BACA JUGA: Waduh! WhatsApp, Facebook, Instagram Terancam Diblokir Kemkominfo Dua Hari Lagi!

Keberadaan bakal SPBU tersebut berada di Dusun Karangturi atau 50 meter dari perempatan Karangturi, di Ringroad Timur. Selain dikahwatirkan merusak lingkungan, kata Sukirno, keberadaan SPBU tersebut direncanakan berada di ruas sempit dengan arus sangat padat pada jam sibuk dan sangat dekat dengan perempatan ringroad atau jalan nasional.

Menurutnya, tanpa kehadiran SPBU saja, antrian kendaraan seringkali membuat arus di perempatan Ringroad terganggu, “Belum selesai kendaraan dari arah barat, sudah disusul dengan lampu hijau dari arah utara. Potensi crowded akan makin besar bila ada SPBU di sisi jalan Pleret ini,” ujarnya.

Demikian juga bila pagi hari, saatnya berangkat ke sekolah maupun ke kantor terjadi antrian panjang di lampu merah Karangturi, bahkan antrean kendaraan bisa sampai depan kantor Kecamatan Banguntapan. Kondisi tersebut akan makin parah dengan tambahan aktivitas keluar masuk kendaran bila ada SPBU.

Tidak hanya itu, setiap tahun terjadi banjir di kawasan Karangturi. Setidaknya enam rumah yang terdampak langsung. Jumlah ini dimungkinkan bertambah bila ada pengurugan lahan secara besar-besaran dengan tinggi di atas elevasi jalan raya.

Lalu, lokasi yang merupakan tanah kas desa tersebut sebenarnya bisa lebih memberikan manfaat bila dikelola untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, bukan diberikan penguasaannya kepada segelintir orang.

Menurut Sukirno berbagai alasan tersebut sudah disampaikan saat pertemuan sosialisasi dua tahun lalu. Namun keberatan yang disampaikan warga tersebut tidak diperhatikan. Karena tiba-tiba sudah ada rencana pengerjaan dari calon pengembang. Pihaknya juga sudah menyampakian kepada pemerintah Kalurahan Baturetno terkait penolakan warga tersebut. Namun belum mendapatkan tanggapan.

“Tahu-tahu Selasa kemarin sudah ada pengukuran dari pihak pengembang dan tidak ada pemberitahuan kepada warga,” ucap Sukirno. Pihaknya sudah memasang empat spanduk penolakan di sekitar lokasi bakal pembangunan SPBU itu.

Sementara itu Ketua Badan Pemusyawaratan Kalurahan (BPK), Sudiantoro heran dengan adanya penolakan rencana pembangunan SPBU tersebut, karena sepengetahuannya sosialisasi sudah dilakukan dan warga sudah sekapat dengan berbagai kesepakatan warga dan pihak pengembang.

“Soslisasi warga sudah kesepakatan dengan BPD juga sudah warga nerima tinggal proses izin Gubernur DIY. Ini kelompok mana yang protes apa benar warga sana atau bukan,” katanya.

Sudiantoro mengatakan rencana pembangunan SPBU itu saat ini dalam proses perizinan ke Gubernur DIY karena memanfaatkan lahan kas desa seluas sekitar 3.000 meter persegi, sehingga izin pembangunan maupun operasionalnya belum bisa dilakukan sebelum izin pemanfaatan lahan dari Gubernur DIY keluar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News