Gaji PPPK Ditanggung APBN, DPRD DIY Soroti Potensi Pengurangan DAU
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN - Kasus Covid-19 di Sleman dan sejumlah daerah di DIY melonjak dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian lonjakan kasus ini diprediksi tidak akan akan signifikan karena kekebalan tubuh masyarakat sudah lebih baik dengan vaksinasi.
Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama mengatakan kekebalan tubuh masyarakat di Sleman atau DIY pada umumnya sudah lebih baik jika dibandingkan saat masuknya varian delta dan omicron.
"Itu menyebabkan tidak akan setinggi kemarin, tapi kalau naik ya pasti akan naik. Dari dulu juga diperkirakan ketika ada varian yang berbeda pasti akan naik," ucapnya saat dihubungi, Kamis (21/7/2022).
Meski naik tapi pasien yang akan butuh perawatan di rumah sakit dan meninggal dunia tidak akan terlalu banyak. Masyarakat yang positif Covid-19 akan lebih banyak menjalani isolasi mandiri atau terpadu.
"Vaksin tidak bisa mencegah infeksi tapi mencegah keparahan. Jadi kasus naik memang wajar. Karena masyarakat sudah mulai aktivitas seperti semula ketemu orang," jelasnya.
Kenaikan kasus di Sleman atau DIY pada umumnya terjadi karena kemarin baru ada libur sekolah dan banyak wisatawan yang datang ke Jogja. Sehingga wajar terjadi kenaikan kasus. Selain libur sekolah, lonjakan kasus ini juga disebabkan adanya varian baru.
Dia menjelaskan lonjakan kasus diperkirakan akan berlangsung selama dua pekan, meski tidak bisa dipastikan. Hal ini akan tergantung dari masyarakat, apakah masih taat pada protokol kesehatan atau tidak.
Meski ada kenaikan, tapi menurutnya tidak perlu ada peningkatan level pembatasan. Mestinya yang didorong adalah vaksinasi sampai dosis ketiga atau booster.
BACA JUGA: Keluarga: Ada Sayatan di Tubuh Jenazah Brigadir J, Kuku Kaki Juga Dicabut
"Masyarakat diingatkan lagi 3M [memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan], kalau masyarakat sakit ya jangan dipaksakan masuk, kalau tidak bisa isolasi mandiri ya isolasi terpusat, jika itu dilakukan tidak perlu PPKM," ucapnya.
Pemerintah telah mensyaratkan booster untuk pelaku perjalanan sejak 17 Juli 2022 lalu. Dia berharap dengan langkah ini akan semakin mendorong masyarakat untuk vaksin booster.
"Upaya [dorong vaksin booster] perlu ditingkatkan lagi, masyarakat menganggap dosis dua sudah aman. Sebaiknya booster, terbukti meningkatkan imun," pintanya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sleman, Khamidah Yuliati menyampaikan capaian vaksinasi per 20 Juli 2022 untuk booster baru 38,86%. Sementara vaksin dosis satu 101,3%, vaksin dosis dua 94,1%.
Dia menjelaskan ada beberapa kendala sehingga capaian vaksinasi di Sleman belum maksimal. Di antaranya rendahnya animo masyarakat, belum ada kesadaran masyarakat bahwa booster adalah kebutuhan.
"Masyarakat merasa sudah cukup dengan vaksin satu dan dua. Perlu adanya mobilisasi warga dari yang berwenang secara kewilayahan," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Polda DIY menerima 99 laporan penipuan digital hingga Oktober 2026. Modus investasi bodong dan kerja paruh waktu paling banyak dilaporkan.
Ahmad Luthfi menyerahkan beasiswa kepada 424 mahasantri dan 58 santri penggerak di Jateng. Bantuan Rp1 juta per semester selama enam semester.
Website Kapanewon Pengasih dan Temon di Kulonprogo disasar peretas yang mengaku petugas Diskominfo. Simak modus dan cara mencegahnya.
Pagu dana desa Gunungkidul turun dari Rp168,8 miliar menjadi Rp51,9 miliar pada 2026. Kalurahan diminta mengoptimalkan realisasi anggaran.
Desa Timbulsloko, Demak, menjadi percontohan pemulihan pesisir berbasis alam setelah satu dekade menghadapi abrasi dan banjir rob.