WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi razia /Harian Jogja-Jalu Rahman Dewantara
Harianjogja.com, BANTUL—Guna mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Piyungan, khususnya yang melibatkan pelajar, Unit Lalulintas Polsek Piyungan akan merazia pelajar yang belum mempunyai SIM khususnya siswa SMP yang belum cukup umur tetapi nekat membawa sepeda motor.
Kanit Lantas Polsek Piyungan, Iptu Giyarto, menjelaskan saat ini masih banyak ditemukan kalangan pelajar SMP yang belum cukup umur namun sudah menggunakan sepeda motor untuk mobilitas ke sekolah. “Langkah yang akan kami ambil adalah penindakan razia,” ujarnya, Senin (29/8/2022).
BACA JUGA: Pekerja yang Gajinya di Bawah Rp3,5 Juta Dapat BLT Rp600.000, Ini Kriterianya..
Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungannya ke SMPN 2 Piyungan dan MTSN 7 Piyungan, Senin (29/8/2022). Selain penindakan, Polsek Piyungan juga mengimbau sekolah untuk berkoordinasi dengan orang tua siswa agar tidak membawa motor jika belum cukup umur.
Kanit Binmas Polsek Piyungan, Iptu Moh Widayadi Sanani, menuturkan pihak sekolah diharapkan berkoordinasi dengan orang tua murid dalam pengawasan terhadap putra-putrinya. “Baik saat di dalam atau di luar sekolah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Simak tips memilih genset untuk rumah dan usaha, mulai kapasitas daya, jenis genset, bahan bakar, hingga fitur keamanan.
Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus dirasakan oleh masyarakat, termasuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah
PLN mempercepat kontrak batu bara kalori menengah. Pasokan untuk PLTU di Pulau Jawa mulai mengalir guna menjaga keandalan listrik.
Penguatan literasi keuangan dinilai menjadi salah satu kunci agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu berkembang dan naik kelas.
Pemkab Sleman siap menerapkan UU Penyesuaian Pidana. Ribuan perda tak perlu direvisi satu per satu berkat mekanisme konversi sanksi.