Inflasi Tinggi Mengancam DIY, Ini Langkah Antisipasi yang Disiapkan Pemda

Harianjogja.com, JOGJA — Pemda DIY mengkhawatirkan adanya inflasi yang tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Untuk itu, rantai pasokan bahan pangan perlu diatur sedemikian rupa dengan memaksimalkan barang komoditas lokal. 

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan kenaikan harga BBM ini mungkin menjadi beban bagi sebagian masyarakat DIY karena mau tidak mau mereka harus membeli harga terendah Rp10.000. Selain itu kenaikan ini diperkirakan akan berdampak pada inflasi jika tidak segera dilakukan antisipasi antara pasokan dengan ketersediaan barang. 

“Pasokan tentu dalam waktu dekat agak sedikit terganggu karena berkaitan dengan bahan bakar. Saya imbau jangan ada yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk hal yang merugikan masyarakat misalnya, penumpukan, wira wiri kulakan Pertalite ini harus dihindari. Karena kalau itu terjadi pasti inflasi kita semakin tinggi," ucapnya. 

BACA JUGA: Ditanya soal Harga Telur Ayam, Mendag Zulhas: Harga Turun Jadi Rp28.000/kg Pekan Depan

Oleh karena itu Pemda DIY akan segera melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota untuk memastikan agar komoditi lokal yang berlebih tidak perlu dijual keluar DIY, tetapi bisa disalurkan ke daerah lain di dalam DIY.

Pasalnya, jika keluar DIY maka beban transportasi makin tinggi. Harapannya dengan cara itu harga tidak terlalu mahal karena jarak distribusi barang tidak terlalu jauh.

 “Misalnya cabai yang ada di Sleman cobalah untuk kebutuhan DIY dulu, tidak harus dijual ke Muntilan, Brebes atau ke tempat lain, ini kami upayakan,” ujarnya. 

Pemerintah akan mengatur rantai pasokan bahan pangan sedemikian rupa, supaya warga DIY diminta untuk tidak membeli komoditas dari luar jika di DIY masih ada pasokan. Karena pasokan dari luar diperkirakan akan lebih mahal dengan mempertimbangkan angkutan.

“Termasuk penjualnya, maka kami berusaha mengatur antarkabupaten ini bisa diatur pasokannya dengan harapan harga ini tidak terlalu signifikan karena pertimbangan transportasi. Kecuali kalau ada spekulan, kami akan upayakan mengatur rantai pasok sebaik-baiknya,” katanya. 

Terkait dengan kemungkinan adanya warga miskin bertambah akibat kenaikan BBM, Baskara Aji belum dapat memastikan. Akan tetapi, bisa saja ketika warga yang sebelumnya sudah di ambang miskin kemudian menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhan karena harga pangan naik. 

“Mungkin saja orang yang tadinya di ambang [kemiskinan], karena harga naik kemudian dia menjadi tidak mampu [menjadi miskin]. Yang namanya menghitung kemiskinan dominannya adalah menghitung konsumsi, kalau dulu punya Rp10.000 bisa dipakai beli beras sekian kilo, tetapi beras naik [tidak bisa beli lagi] karena butuh BBM,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.