BBM Naik, Upah Buruh Jogja Diminta Naik Minimal 25%

Harianjogja.com, JOGJA — Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) meminta pemerintah untuk menaikkan upah buruh di Jogja minimal 25% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka menilai dengan upah yang diterima saat ini, buruh tidak dapat lagi bertahan dan daya beli menurun lantaran harga bahan pokok ikut melonjak. 

Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia, Dani Eko Wiyono berharap pemerintah mendengar aspirasi warga yang keberatan dengan kenaikan harga BBM. Menurutnya, efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM sangat banyak.

Terlebih, kata dia, harga bahan pokok di Jogja kini sudah mulai naik. "Rakyat kembali susah dengan ulah pemerintah yang tidak adil. Kami harap ada kenaikan upah buruh di Jogja minimal 25 persen. Kita bisa lihat sendiri bahwa upah buruh Jogja sangat miris di angka Rp2 juta dan itu sudah tidak cukup dan tidak layak buat penghidupan di Jogja," katanya, Kamis (8/9/2022). 

ARPI meminta kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan menaikkan upah buruh minimal 25 persen. "Karena kenaikan harga BBM ini efek dominonya sangat banyak sekali. Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan aspirasi masyarakat," katanya. 

BACA JUGA: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Jogja Ricuh, Demonstran: karena DPRD DIY Tak Menemui Massa Aksi

Anggota ARPI, Feldy Nata Kusuma menyatakan, total ada sebanyak 120 juta pekerja informal se-Indonesia yang diprediksi bakal terdampak kenaikan harga BBM. Daya beli buruh disebutnya akan menurun drastis akibat inflasi yang juga naik. Apalagi buruh sudah tiga tahun terakhir tidak mendapat kenaikan gaji yang signifikan akibat pandemi Covid-19.  

"Hari ini negara sudah inflasi 6,5 persen dari yang sebelumnya 4,9 persen, artinya buruh yang semula daya belinya turun 30 persen dengan adanya kenaikan BBM jadi semakin menurun jadi 50 persen," ungkapnya. 

Sementara, anggota lainnya, Sapta Candra Miarsa meminta pemerintah membatalkan sejumlah proyek ambisius alih-alih menaikkan harga BBM untuk penghematan anggaran. Menurutnya hal itu lebih rasional ketimbang menaikkan harga BBM yang jelas-jelas semakin membuat rakyat sengsara. 

"Kenaikan BBM hari ini jelas tidak berdasar, rakyat masih susah kenapa BBM dinaikkan. Kenapa tidak proyek yang menelan dana besar ditunda dulu, IKN dan kereta cepat. Kalau memang pemerintah mau tidak menyusahkan rakyat batalkan saja. Apalagi masyarakat masih merasakan dampak pandemi dan belum sepenuhnya pulih. Maka kami minta pemerintah membatalkan kenaikan BBM," ujar dia.

BACA JUGA:  Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News