Mahasiswa Magelang Jadi Garda Depan Gempur Rokok Ilegal
Persoalan peredaran rokok ilegal menarik perhatian kalangan mahasiswa di Kota Magelang. Hal itu terlihat dalam Sosialisasi di Bidang Cukai Dana Bagi Hasil Cukai
Pengurus organisasi pelajar di DIY./Istimewa
JOGJA—Poros Pelajar DIY dibentuk untuk membahas beragam isu mulai dari kenaikan harga BBM, sistem pendidikan nasional, dan beberapa persoalan lainnya.
Sejumlah organisasi pelajar di DIY meliputi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) berkumpul dalam Konsolidasi Pelajar DIY di Graha YKU, Selasa (6/9/2022).
Konsolidasi pelajar DIY ini digelar sebagai bentuk keprihatinan para pelajar melihat isu nasional yang kian meresahkan masyarakat.
“Ada beberapa isu nasional yang kami bahas, seperti kenaikan harga BBM, RUU Sisdiknas, PPPK. Karena itu, kami di sini juga merekomendasi kepada Pemda DIY untuk merumuskan undang – undang yang berpihak kepada pelajar,” kata Gusti Rian Saputra, Kepala Bidang Komunikasi Ummat PW PII Yogyakarta Besar.
Gusti yang mewakili PII menilai nilai fundamental yang tertuang dalam RUU Sisdiknas tidak terakomodasi dengan baik. Menurutnya, hal-hal yang sudah tercantum dalam Sisdiknas sebelumnya pada 2003 dihilangkan dan terdapat indikasi industrialisasi pendidikan.
D ia menegaskan para pelajar perlu mengambil tindakan, salah satunya dengan berkumpul dan berdiskusi seperti kali ini. “Malam ini merupakan momentum atau ikhtiar kami untuk membela kepentingan umat dan pelajar,” tegas Gusti.
Ketua PW IPNU DIY, Didi Manarul Hadi, berpesan agar pertemuan antarorganisasi kepelajaran harus terus berkelanjutan untuk mengawal kepentingan pelajar dan isu-isu kepelajaran. Dalam diskusi tersebut, ia juga menjelaskan banyak hal mengenai isu-isu pelajar dan dunia pendidikan yang bisa dikaji dan disuarakan, di antaranya kekerasan jalanan atau klithih yang mayoritas pelakunya adalah pelajar, komersialisasi pendidikan, dan pemerataan pendidikan, serta inklusifitas dunia pendidikan.
“DIY sebagai kota pelajar seharusnya menjadi barometer pelajar di Indonesia, oleh karenanya organisasi kepelajaran harus bersatu dan menunjukkan eksistensinya dengan gagasan-gagasan yang cemerlang,” papar Didi.
IPNU DIY menilai pemerintah seharusnya mengkaji kembali terkait kenaikan harga BBM. “Bagaimana pun semua elemen masyarakat terdampak kenaikan tersebut, termasuk pelajar. Biaya akomodasi dan transportasi menjadi naik. Di samping itu kenaikan BBM ini sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional, terlebih pasca pandemi yang baru saja pada tahap pemulihan,” tandasnya.
Setali tiga uang dengan yang disampaikan oleh IPNU, PW IPPNU DIY yang diwakili oleh Ketua Fildzah Lina Rohmatina menyebut kenaikan harga BBM sangat memengaruhi mobilitas warga indonesia, apalagi di kalangan pelajar putri,
Fildzah juga menambahkan, perempuan sekarang harus berkontribusi atas berbagai isu yang sedang menjadi trending di Indo, saatnya perempuan ikut andil dan menyatakan sikap dengan isu - isu terkini agar peran perempuan tidak dipandang sebelah mata.
Dalam pertemuan tersebut, juga disepakati pembentukan Poros Pelajar DIY, yang terdiri dari organisasi pelajar macam IPM, PII, IPNU, IPPNU, dan lain – lain. Ketua Umum PW IPM DIY, Racha Julian Chairurrizal menyambut positif pembentukan poros pelajar ini.
“Kami dari IPM menyambut baik momentum pergerakan kolektif organisasi-organisasi pelajar DIY yang tergabung dalam Poros Pelajar DIY. Terbentuknya Poros Pelajar DIY ini juga semakin meneguhkan bahwa semangat semua organisasi pelajar di DIY ini pada dasarnya sama, yaitu membela kepentingan pelajar tanpa terkecuali,” ujarnya. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Persoalan peredaran rokok ilegal menarik perhatian kalangan mahasiswa di Kota Magelang. Hal itu terlihat dalam Sosialisasi di Bidang Cukai Dana Bagi Hasil Cukai
Iran mengubah doktrin militer dari defensif menjadi ofensif setelah konflik dengan AS dan Israel, dengan respons serangan berskala besar.
KPK menemukan dugaan pengaturan 73 dari 245 kuota PMB jalur mandiri Unsoed. Penyidik juga mengungkap tiga klaster perkara
KSAL Muhammad Ali menyebut karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, tidak separah kabar yang beredar di media sosial.
Pemerintah tambah 1.500 personel TNI, enam helikopter, OMC, pompa dan bor air untuk memperkuat penanganan karhutla Kalbar.
Malaysia membidik pasar wisata medis Indonesia. Pendapatan dari pasien Indonesia mencapai Rp8 triliun pada 2025, naik 24%.