Advertisement
Wacana Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, MPR RI: Belum Ada Agenda Amandemen UUD 1945
Anggota DPD Hilmy Muhammad. - Harian Jogja/David Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI dari DIY, Hilmy Muhammad memastikan hingga sekarang belum ada agenda untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kampus Staiyo di Dusun Bansari, Kepek, Jumat (16/9/2022).
“Belum lama ini saya ketemu dengan Pak Bambang Soesatyo [Ketua MPR RI] dan menjelaskan amandemen tidak memungkinkan,” kata Hilmy kepada wartawan, Jumat.
Advertisement
Menurut dia, amandemen tidak dilakukan karena hingga sekarang seluruh fraksi di DPR RI menolak wacana ini. Terlebih lagi, sambung Hilmi, wancana amandemen ada kaitannya dengan masalah perpanjangan jabatan Presiden. “Kemungkinan amandemen setelah pemilu, karena memang tidak ada agendanya sekarang,” katanya.
Sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945, amandemen bisa dilakukan dengan syarat mendapatkan usulan paling sedikit 1/3 dari anggota MPR. Anggota ini terdiri dari DPR dan DPD. “Ya memang tidak ada. Termasuk wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga enggak ada,” katanya.
BACA JUGA: Tak Ada Kenaikan, Dinas Pariwisata Gunungkidul Fokus Mencapai Target PAD
Di sisi lain, Hilmi menekankan pentingya sosialisasi empat pilar MPR. Pilar-pilar ini meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi megara; UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI.
Selain itu, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara. “Sosialisasi bagian untuk menambah wawasan bernegara,” katanya.
Untuk dasar Negara Pancasila, dia meminta kepada masyarakat tidak hanya menghafalkan, namun juga harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila-sila bisa dilakukan dengan saling menghargai antar seasama, melakuakn toleransi dan lain sebagainya. “Jangan hanya teriak saya Pancasila, tapi malah melakukan diskriminasi terhadap sesama. Itu harus dihindarkan karena semua warga mendapatkan hak yang sama,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kembangkan Digitalisasi UMKM, Pemkot Libatkan Mahasiswa
Kepadatan Lalu Lintas Berangsur Menurun, Masih Ada Wisatawan Liburan Sekolah
Jaring Bakal Calon Bupati Pilkada, PKS Kulonprogo: 3 Kader Internal, 6 Tokoh Masyarakat
Pilkada DIY Digelar November Mendatang, Ini Syarat Calon Kepala Daerah dan Parpol Pengusungnya
Advertisement
Gagal Capai Target Maksimal Kunjungan Wisatawan Saat Lebaran, Pemkab Sleman Lakukan Evaluasi
PDIP Segera Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati, Nama Danang Maharsa dan Harda Kiswaya Muncul
PDIP Mulai Jaring Nama Bakal Calon Bupati Sleman Pekan Depan, Kader Diprioritaskan
Waspada! Hujan Deras Diprediksi Melanda Sejumlah Titik di DIY Besok
Libur Lebaran Volume Sampah di Pantai Gunungkidul Melonjak, Personel Minim
Advertisement
Data Terbaru, Kunjungan Wisatawan di Gunungkidul Tembus 176 Ribu Orang
Lebaran Lewat, Harga Daging Sapi di Bantul Mulai Turun
Jual Miras, Toko di Berbah Ditutup
Ada Panen Raya, Harga Gabah dan Beras di Bantul Turun
Wuih! Volume Sampah di Sleman Mencapai 60 Ton per Hari Saat Libur Lebaran
Advertisement
Libur Lebaran, 41 Ribu Lebih Pengunjung Belanja di Pasar Beringharjo
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal dan Rute yang Dilewati Trans Jogja
- Top 7 News Harianjogja.com Selasa 16 April 2024, Hasil Piala Asia U-23, Sultan Gelar Open House
- Sebagian Besar Wilayah DIY Hari Ini Cerah Berawan
- Puncak Arus Balik, KAI Daop 6 Jogja Berangkatkan 28.186 Penumpang
- KAI Wisata Layani 45.813 Pelanggan Selama Libur Lebaran 2024
Advertisement
Advertisement
